Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA - PEDOMAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2008/No.23 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) di Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Desa dan untuk perbaikan penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 telah memberikan Tunjangan Penghasilan
Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/101/2008 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa seKabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2008; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya untuk Triwulan IV Tahun Anggaran
2008 mengalami perubahan istilah, besaran serta mekanisme pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban; bahwa dalam rangka menjamin agar proses pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pencairan TKPD, pengelolaan, pertanggungjawaban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2008.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 32 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahKabupaten Tegal Tahun 2008 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 ( Serita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65); bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri . Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, dipandang perlu . merubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan · dan Belanja Oaerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu · menetapkan Peraturan Bupati T egat
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang~Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, Lampiran Bab II Bagian A angka 8 huruf c.1).b), Lampiran Bab II Bagian A· angka 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Lampiran Bab IV Bagian B angka 4 huruf a dan huiuf b, Lampiran Bab VIII Bagian B angka 3 huruf b, Lampiran Bab VIII Bagian B angka 4 huruf b, Lampiran Bab VIII Bagian O angka 2 dan angka 3, Lampiran Bab VIII Bagian F angka 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2008.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Wonosari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - SEKRETARIAT - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2008/No.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. Daiam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah, perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2008; Perbup No. 7 Tahun 2005
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2008.
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2008
peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2008/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi SETDA; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
120 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2008
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN penyuluhan teknis terpadu KABUPATEN BONE BOLANGO
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2008/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluh Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Teknis Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.59 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No.59 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Badan Penyuluhan Teknis Terpadu Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2008.
Terdiri dari 10 Halaman tanpa Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya harga jual eceran minyak tanah yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah di pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah maka Harga Eceran Tertinggi ( HET) Minyak tanah di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2008.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 93 Tahun 2005 dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 31 Tahun 2008
Administrasi dan Tata Usaha Negara ; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2008/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah “Datu Sanggul Rantau” Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah "Datu Sanggul Rantau" Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur tentang Tugas Pokok Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2008.
96 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 31 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalamhuruf a, perlu ditetapkan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 32 tahun 2005 tentang Penatausahaan anggaran dan keuangan swadana RSUD Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
