PERBUP Kab. Temanggung No. 62 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Temanggung No. 69 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kab. Temanggung
PERBUP Kab. Temanggung No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung No. 49 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun anggaran 2010
PUPUK BERSUBSIDI - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahon Anggaran 2010 Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tersedianya pupuk bersubsidi dan
terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran kepada petani
dengan prinsip 6 ( enam ) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga,
tempat, waktu dan mutu, perlu mengatur lebih Ianjut Kebutuhan
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009
di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2009 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRICULTURE ESTATE SAPI PERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agriculture
Estate Sapi Perah;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan.
Mengatur tentang program pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan agriculture estate sapi perah dan menata ruang perdesaan guna tercapainya
keseimbangan dan keharmonisasian antar fungsi
kawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung,
maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2017;
Peratran Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dintanpangan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
39 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 70 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di Kota Palembang. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 31 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2001; Perpres No. 15 Tahun 2011; Pergub No. 47 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi, penyaluran, pengawasan dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
Mencabut Perwali No. 80 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2013
7 hlm, Lampiran : 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 070 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. PALI
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU NRI 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 36 Tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, organisasi, kepegawaian, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
16 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa
dalam mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah
menetapkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan
pangan pemerintah daerah, sedangkan cadangan
pemerintah daerah meliputi cadangan pemerintah desa,
cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan
cadangan pemerintah provinsi ; bahwa dalam rangka mendukung pemerintah dalam
mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan
Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Cilacap, maka tugas melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan
perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang semula
menjadi tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Cilacap menjadi tugas Dinas Pangan dan
Perkebunan Kabupaten Cilacap sehingga Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu
dicabut : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan di
Kabupaten Cilacap ;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 40 Tahun 2016 dicabut.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 70 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
ABSTRAK:
Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras. Pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016.
Petunjuk Pelaksanaan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan RendahKabupaten/Kota, Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KPTS/2015 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN Tahun 2015
4 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Permendagri No. 12 Tahun 2017 Permendagri No. 99 Tahun 2018 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
