Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,008 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1991.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 8 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1990

Penetapan Harga Dagang Gabah dan Palawija

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1990

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 7 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1989.pdf

JASA - GIRO REBOISASI

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

ABSTRAK:

Pengelolaan, perencanaan, dan pemanfaatan bunga dan jasa giro dana reboisasi perlu dilakukan secara terarah urtuk mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi.
Dasar hukum inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.
Inpres ini mengatur mengenai pengelolaan seluruh Bunga dan Jasa Giro yang telah diperoleh dari Dana jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1989 tercatat sebesar Rp 225.156.470.919, 56 (dua ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh enam sen), ataupun yang akan diperoleh dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1989.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sidang Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) ke 44 Tahun 1988

Abstrak

Perekonomian Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1987.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1985.pdf

ARUS - BARANG

1985

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

ABSTRAK:

Kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus barang antar pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 1985.
Lampiran file: 1 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Perekonomian

Download file:

2024perda3321006.pdf

ekonomi kreatif

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreativitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreativitas dan nilai-nilai budayanya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka diperlukan dukunganmelalui upaya pelindungan dan pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan dibidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif, Subsektor Ekonomi Kreatif, Pelindungan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pelaksanaan Pelindungan dan Pengembanan Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif, Pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Penghargaan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
33 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Perda No 5 Tahun 2024.pdf

PENYELENGGARAAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. Bahwa ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; b. Bahwa Kabupaten Buton Selatan memiliki banyak potensi ekonomi kreatif dalam bentuk warisan budaya dan pengetahuan tradisional yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KEGIATAN BAB III PENGEMBANGAN RISET BAB IV PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BAB V FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN BAB VI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BAB VII PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF BAB IX FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL BAB X PERLINDUNGAN HASIL KREATIFITAS BAB XI RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1989.