Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.098 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Arsip

Download file:

Perseskab_Nomor_8_Tahun_2022.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Abstrak

Arsip

Download file:

Perseskab_Nomor_8_Tahun_2022.pdf

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Download file:

Perseskab_Nomor_7_Tahun_2022.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Mencabut

Perka BNPB No. 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip Dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Perka BNPB No. 5 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Perka BNPB No. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1555
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1558

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Abstrak

Arsip Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Permendikbud No. 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Permen Ristekdikti No. 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permen Ristekdikti No. 78 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Permendikbudriset No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud No. 45 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

SALINAN_Permendikbudriste...ggraan Kearsipan.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbudriset No. 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Mencabut

Ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Arsip Dan Dokumentasi Sebagai Informasi Publik dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

Salinan_Permendikbud_Nomor 68_Tahun 2016.pdf

Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 2

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan Badan Intelijen Negara

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan BIN No. 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Layanan Satu Metadata Koleksi Perpustakaan Nasional

Abstrak

Arsip Perpustakaan

Download file:

Peraturan PERPUSNAS Nomor 11 Tahun 2023.pdf

koleksi perpustakaan nasional

2023

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 11, BN 2023 (861): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Layanan Satu Metadata Koleksi Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Untuk mendukung kemudahan temu kembali koleksi Perpustakaan Nasional, diperlukan ketersediaan metadata koleksi Perpustakaan Nasional yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; PP Nomor 24 Tahun 2014; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; dan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020.
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Koleksi Perpustakaan Nasional adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Nasional.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8)

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Pelayanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 8 Tahun 2023.pdf

Karya Cetak - Karya Rekam - Standar

2023

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 8, BN 2023 (639): 5 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Standar Pelayanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan penerimaan karya cetak dan karya rekam, perlu menyusun standar pelayanan penerimaan karya cetak dan karya rekam.
Dasar hukum Peraturan Perpusnas ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 13 Tahun 2018; UU Nomor 24 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2021; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Standar Pelayanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Pelayanan penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan acuan bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam memberikan pelayanan penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada pelaksana serah. Pelaksana serah bagi Perpustakaan Nasional terdiri atas: a. Penerbit; b. Produsen Karya Rekam; c. warga negara Indonesia yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri; d. warga negara asing yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri; e. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi; dan f. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Lampiran file: 25 hlm.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Registasi Naskah Kuno Sebagai Ingatan Kolektif Nasional

Abstrak

Arsip Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Komite, Sekretariat Komite, dan Dewan Pakar Ingatan Kolektif Nasional

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2023.pdf

REGISTRASI - NASKAH KUNO - KOLEKTIF NASIONAL

2023

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 2, BN 2023 (162): 10 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Program Registasi Naskah Kuno Sebagai Ingatan Kolektif Nasional

ABSTRAK:

Bangsa Indonesia memiliki warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno sebagai karya intelektual yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia. Untuk pengusulan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Program Registrasi Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a. Pengusul dalam mengajukan Naskah Kuno sebagai IKON; dan b. komite IKON, sekretariat komite IKON, dan dewan pakar IKON dalam Registrasi Naskah Kuno dan penetapan Naskah Kuno dalam Register IKON. Organisasi IKON terdiri atas: a. komite IKON; b. sekretariat komite IKON; dan c. dewan pakar IKON.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Komite, Sekretariat Komite, dan Dewan Pakar Ingatan Kolektif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File: 15 hlmn.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Intelijen Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.