Kode Etik Penyelenggaran Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaran Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tangerang yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.28 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.14 Tahun 2008 ;5.UU No. 25 Tahun 2009 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.UU No.30 Tahun 2014 ;8.PP No. 42 Tahun 2004;9.PP No.53 tahun 2010 ;10.PP No.46 Tahun 2011 ;11.PP No.96 Tahun 2012 ;12.PP No.11 Tahun 2017 ;13.PP No.54 Tahun 2010 ;14.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;15.Perbup Tanggerang No.83 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.prinsip pengadaan barang / jasa;3.kode etik;4.komite etik
;5.pemeriksaan dan keputusan;6.sanksi;7.ketentuan lain lain;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Diubah dengan :
PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Mencabut :
PERPRES No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Barang/JasaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menentukan jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama dengan besaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebe-rapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur tersebut huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai
dengan Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum
selesai pada akhir tahun anggaran diberikan kesempatan
kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai
pelaksanaan pekerjaan berakhir sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai
dengan Akhir Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK .05/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; P eraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 diubah.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Di
Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah
Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Daerah
Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin, meliputi 14 Bab dan 78 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
Mencabut Peraturan Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin Nomor : 605.3/001/N/PerDir- Intern/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PD. PAL Kota Banjarmasin
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan pengadaan barang. jasa di Lingkungan Perda Kab. cianjur bagian pengadaan barang/ jasa sekretariat Daerah sebagai unit kerja pelaksaan pengelolaan barang /jasa maka perlu menetapkan Perbup tentang Kodek Etik Pegawai Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup cianjur No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Cianjur No. 74 Tahun 019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Nilai Dasar Dan Prinsip, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Majelis Pertimbangan Etik, Penegakan Kode Etik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2022
PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG - DAN - JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD, perlu dilakukan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2023 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai sarana kesehatan yang berperan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dengan kinerja yang prima; bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayalan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, perlu didukung pemberian insentif sebagai bagian dari komponen remunerasi pegawai secara layak, adil, dan akuntabel.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 79 Tahun 2022 Perbup No. 34 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber Pendapatan dan Besaran Jasa Pelayanan Bab III Sistem Pembagian dan Penerima Jasa Pelayanan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
