Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.497 peraturan dalam 0,036 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 10 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda toba samosir no.10 thn 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Garut No.10 Tahun 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Garut No.9 Tahun 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda no 9 tahun 2001 ocr.pdf

retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2001/No.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dapat dikenai retribusi; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka perlu mengatur Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 308/KPTS/II/1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 3167KPTS- 1171991; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 131/KPTS- 11/2000; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Menhut-11/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perizinan, nama, objek, subjek dan golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, cara penghitungan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2001.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 9 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Izin Usaha Rumah Makan dan/atau Bar

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda toba samosir no.9 thn 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Izin Penggunaan Jalan Di Luar Kepentingan Lalu Lintas

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Garut No.8 Tahun 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2001.pdf

penyelenggaraan - salon - kecantikan - di - kabupaten - tasikmalaya

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2001 No 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa keberadaan salon kecantikan sebagai sarana pelayanan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kesehatan No. 220/Menkes/Per/1976; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Perda Kab. Daerah Tingkat II Tasikmalaya No. 9 Tahun 1985; Perda kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Salon Kecantikan, Ketentuan Perizinan, Tipe Salon Kecantikan, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif,Masa Retribusi Saat retribyusi Terutang, Daerah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran retribusi, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Rertribusi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2001.
6 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Izin Bongkar Muat Barang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Garut No.7 Tahun 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda toba samosir no.7 thn 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Ijin Nyelenggaraan Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.6 Tahun 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2001.