ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH – PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007; Pergub Aceh No. 18 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2016.
Dalam Perbup Daerah ini di atur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
3. Ketentuan Pasal 10 diubah
4. Ketentuan Pasal 12 diubah
5. Ketentuan Pasal 17 diubah
6. Ketentuan Pasal 20 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
- Dalam Perbup Daerah ini di atur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
3. Ketentuan Pasal 10 diubah
4. Ketentuan Pasal 12 diubah
5. Ketentuan Pasal 17 diubah
6. Ketentuan Pasal 20 diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
ABSTRAK:
bahwa pasal 23 ayat (3) bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengamanatkan Bupati dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif untuk mendorong wajib pajak taat untukmembayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu perluditetapkan kebijakan pemberian PenghapusanSanksi Administrasi berupa denda Piutang PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang PBB-P2, Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Piutang PBB-P2, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
10
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan LAN No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Mencabut :
Perka LAN No. 36 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
TATA - NASKAH DINAS - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dınas Dı Lıngkungan Pemerıntah
Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang;
bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
UU No 24 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;Permendagri No 54 Tahun 2009;Permendagri No 78 Tahun 2012;Perbup No 50 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Perbup No 2 Tahun 2018 ;
TATA NASKAH DINAS , NASKAH DINAS , PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,
PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT , PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENDELEGASIAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS , PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM , STEMPEL , KOP NASKAH DINAS , SAMPUL NASKAH DINAS , PAPAN NAMA ,PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , KETENTUAN LAIN-LAIN ,
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
121 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata cara penerbtan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1080, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2018, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara penerbtan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian SPTPD;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 23 Tahun 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
a.bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang Penataan dan pengembangan karier pegawai, Diklat
Penjenjangan dan Pembinaan Pegawai perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Naomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 23 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres RI No. 97 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 30 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 5 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan termasuk di dalamnya mengatur tentang kriteria wajib retribusi dan objek yang dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan, besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan, serta tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 23 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun standar operatsional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, MenpanRB No.35 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2008, Perwali No.2 Tahun 2009, Perwali No.45 Tahun 2014
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pelaksanaan SOP AP; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
