Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan; bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta DIdik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan dan Jadwal Pendaftaran
Bab III Pelaksanaan
Bab IV penerimaan Peserta DIdik Pindahan
Bab V Hari Masuk Sekolah
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD 2016/4 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2021
PERGUB Prov. Riau No. 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA PENDIDIKAN KHUSUS
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2021/No.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah
menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan
negeri serta pendidikan khusus telah ditetapkan berdasarkan
peraturan gubernur nomor 14 tahun 2021 tentang
penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah
menengah atas negeri dan sekolah menegah kejuruan negeri
serta pendidikan khusus di provinsi riau, bahwa untuk
kelancaran efektifitas terarah dan bersinerginya pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah
menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan
negeri serta pendidikan khusus di provinsi riau, maka
peraturan gubernur riau nomor 14 tahun 2021 tentang
penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah
menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan
negeri serta pendidilan khusus di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 diubah,
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat {4) huruf d diubah,
3. Ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) diubah,
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah,
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, dan
6. Ketentuan Pasal 32 diubah,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beiman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berkualitas, dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional, meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat Balangan sehingga mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan bantuan dana rutin berupa Biaya Operasional Pendidikan.
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 47 Tahun 2008; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah, pembahasan meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; dan Petunjuk Teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perwali No. 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, maka perlu dibentuk Perwali tentang pembentukan UPT SMP Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 20 Taun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP NO. 35 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun 2016; Perwali No. 1 Tahun 2017; Perwali No. 58 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang pembentukan UPT SMP Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 12 hlm, Lampiran : 2 Lamp.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 21, BN.2018/NO.857; PERMENPAN.GO.ID ; 98 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali Pada Olimpiade Sains Internasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Peraturan Menteri Agama NO. 21, BN. 2020 No. 1228, https://jdih.kemenag.go.id/; 5 hlm
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Tugas Belajar
Bab IV Izin Belajar
Bab V Keterangan Belajar
Bab VI Izin Penggunaan Gelar Dan Penggunaan Ijazah
Bab VII Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Bab VIII Kewenangan Penandatanganan
Bab IX Larangan Dan Sanksi
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
