Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitass dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Piagam Audit Intern; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
5 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2010 No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk ·melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pernerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Peinerintah di · lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 lahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung l\lomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2907
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung menetapkan definisi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP melibatkan koordinasi Sekretaris Daerah, pembentukan Satuan Tugas SPIP, dan pengawasan intern oleh Inspektorat melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2020
PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD Tahun 2020 No. 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan adanya ketentuan standar nasional akreditasi rumah sakit maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 29 Th 2004; UU No 25 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 36 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 65 Th 2005; PP No 74 Th 2012; Perpres No 77 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 79 Th 2018; Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No 2052/Menkes/PER/X/2011; Permenkes No 49 Th 2013; Permenkes No 56 Th 2014; Permenkes No 44 Th 2018; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Perwal Tangerang No 3 Th 2013; Perwal Tangerang No 8 Th 2013; Perwal Tangerang No 10 Th 2014; Perwal Tangerang No 11 Th 2014; Perwal Tangerang No 12 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 14 Th 2014 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 103 Th 2018.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2020.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD 2017/No.59 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 59 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dalam pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang melalui mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 11 Th 2017; Per. BKAN No 5 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 81 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 50 Th 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Cilegon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu untuk mengambil langkah langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Cilegon.
UU no 15 Th 1999; UU no 39 Th 1999; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Inpres No 1 Th 2017; Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 39 Th 2016; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional No 11 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 38 Th 2013; Perwal Kota Cilegon No 52 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 56 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 58 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Manfaat Germas; 3. Sasaran Germas; 4. Peran Perangkat Daerah;
5. Peningkatan Aktivitas Fisik; 6. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat; 7. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi; 8. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 10. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat; 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluası atas Implementası Sıstem Akuntabılıtas Kınerja Instansı Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.1 1 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Empat Lawang digunakan sebagai acuan untuk
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di SKPD di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dimaksud terlampir dalam Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 59 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dokumentasi Dan Publikasi Kegiatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan, dipandang perlumenetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati TanahLaut tentang Standar Operasional Prosedur Dokumentasi danPublikasi Kegiatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
