Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulangan bencana di Kabupaten Sekadau, yakni mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, diperluhkan pedoman desa tanggung bencana
UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, Uu No.24 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, PP No.23 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, Perpres No.8 Tahun 2008, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perka BNPB No.3 Tahun 2008, Perka BNPB No.11 Tahun 2008, Perda no.4 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2011
Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
3 halaman dan 25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukamara yang sejahtera, terjamin Kesehatan serta pendidikannya sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, Pemerintah Daerah perlu berperan serta untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Sasaran dan Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah;
4. Tata Cara Pengadaan Bantuan Perlengkapan Sekolah; dan
5. Ketentuan Penutup/
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 26
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana, perlu ditetapkan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Seruyan. Peran Serta Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seruyan
sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk
perwujudan hak dan kewajiban Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana dari Tahap Pra
Bencana,Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana
yang lebih cepat,tepat dan efektif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan 5 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HAK,KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB II
HAK,KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB IV
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB V
PENGAWASAN,PELAPORAN DAN PENGHARGAAN
PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2021
bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2021/ No. 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mencapai kepastian hukum dalam pelayanan sosial pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang anggota keluarganya meninggal dunia, perlu diatur pedoman pemberian santunan kematian tersebut dalam suatu regulasi; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Santunan Kematian; BAB III Penerima Santunan Kematian; BAB IV Prosedur Pengajuan dan Penyaluran; BAB V Pengecualian Santunan Kematian; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri Dan Agamis (Si Bapak Manis)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga lebih cepat, mudah, efisien dan tepat sasaran, maka perlu mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar; bahwa untuk mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen data kemiskinan melalui sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banjar; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu untuk menetapkan sistem informasi pantau penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program untuk mendukung pengentasan kemiskinan tingkat Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri Dan Agamis (Si Bapak Manis), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelola Dan Muatan Data;
3. Kebijakan Penggunaan Aplikasi;
4. Perencanaan;
5. Penyediaan Data Dan Informasi;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Pemantauan Dan Evaluasi;
8. Pendanaan;
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Mengubah :
Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 18, BN.2021/No.592, covid19.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 18 Tahun 2017
PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL NON KAPITASI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL NON KAPITASI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Proporsi Pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi di Puskesmas dan Tata Cara Pembayarannya di Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/per/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015.
Peraturan ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan; Jenis Pelayanan; Biaya Pelayanan Kesehatan; Proporsi Pembagian Dana; Pelaksanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
-
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2019
PENGELOLAAN - CADANGAN BERAS - PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan, perlu adanya Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang merupakan bagian Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
bahwa dalam rangka kelancaraan pelaksanaan penyediaan beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pengelolaannya, maka perlu mengatur pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Peraturan Bupati;
Berdasarkan bertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun
UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 17 Tahun 2015; Perpres Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Koordinator Nomor 34 Tahun 2005; Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Permentan Nomor 11/Permentan/KN130/4/2018; PERDA Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2018; PERDA Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Sarolangun; Meliputi Maksud, Tujuan dan Sasaran; Dana; Organisasi Pelaksana; Mekanisme Penyaluran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal.
ABSTRAK:
bahwa petunjuk pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 8 Tahun 2020; bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan program penyediaan air dan sanitasi lebih efisien, efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu mengubah Perbup Tegal No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun2 014; PermenPU No 01/PRT/M/2014; PermenPU No 18/PRT/M/2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; {erbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Perbup Tegal No 8 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
