Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa (WIKA) Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal
13 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wabana Informasi Komunikasi Angkasa Kabupaten Mojokert.o, perlu menet.apkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik 'Lokal Radio Wabana Informasi Komunikasi Angkasa (WIKA) Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Susunan Organisasi LPPL Radio WIKA;
3. Standar dan Tarif Layanan;
4. Pengelolaan Keuangan LPPL;
5. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk menyesuaikan nomenklatur Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi lnspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2016, perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016
Ketentuan Pasa.1 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 33) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
berkenaan dengan terbentuknya Kecamatan Lenek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur, rnaka untuk meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di wilayah tersebut;
. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 6) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yaitu tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dan mengubah dalam Lampiran I dan Lampiran XXV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
273 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupatem Lombok Timur
ABSTRAK:
berkenaan dengan terbentuknya Kecamatan Lenek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur, maka untuk meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan bidang pertanian di wilayah tersebut, perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas secara efektif, efisien dan menyeluruh, perlu melakukan perubahan nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PermenkoUKM No.13/Per/M.KUKM/X/2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016;
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 150 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus
Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Saptosari pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Saptosari telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2019, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dicabut dan disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan RSUD, Kedudukan dan Susunan Organisasi RSUD, Tugas Dan Fungsi RSUD, Jabatan Fungsional RSUD, Tata Kerja RSUD, Kepegawaian RSUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Rumah
Sakit Umum Daerah Saptosari
Jumlah halaman : 11 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya PP No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.107 Tahun 2017, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Peraturan Bupati No.33 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Perubahan Perbup No.33 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2019, belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten
Lombok Timur, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 11) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus
Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Wonosari Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016.
Materi pokok : Kedudukan dan Susunan Organisasi RSUD, Tugas Dan Fungsi RSUD, Jabatan Fungsional RSUD, Tata Kerja RSUD, Kepegawaian RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit
Umum Daerah Wonosari.
Jumlah halaman : 21 HLM; Lampiran : 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
