Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 8E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa atas hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan pemerintah kota mojokerto, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 dan menetapkan ketentuan pengubahannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, 9, 26, 29, 32, sampai dengan Angka 37 diubah;
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (4) setelah huruf d, ditambahkan satu huruf yaitu huruf e;
3. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diubah, Ayat (5) dan Ayat (6) dihapus;
4. Ketentuan Pasal 9 Ayat (5) huruf f dihapus;
5. Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dihapus, Ayat (4) diubah dan Ayat (6) dihapus;
6. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (4) dihapus;
7. Ketentuan Pasal 16 Ayat (5) diubah;
8. Ketentuan Pasal 20 setelah Ayat (7) ditambahkan satu ayat yaitu Ayat (7a);
9. Ketentuan Pasal 23 diubah dan harus;
10. Judul Bab IV Bagian Ketiga Paragraf Keli ma diubah;
11. Ketentuan Pasal 26 diubah;
12. Ketentuan Pasal 30 Ayat (8) diubah;
13. Ketentuan Pasat 36 Ayat (1) dan Ayat (4) diubah;
14. Ketentuan Pasal 58 diantara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu Ayat (1a);
15. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 Disisipkan satu BAB baru;
16. Ketentuan dalam Lampiran I Nomor Urut 4 diubah;
17. Ketentuan dalam Lampiran I Nomor Urut 8 diubah;
18. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor Urut 4 dihapus;
19. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor Urut 9, Kolom Tugas, Angka 2 dan Angka 3 dihapus;
20. Ketentuan dalam Lampiran Ill Nomor Urut 1, Kolom Ketentuan ditambahkan 1 angka yaitu Angka 4;
21. Ketentuan dalam Lampiran Ill Nomor Urut 2, Kolom Ketentuan ditambahkan 1 angka yaitu Angka 4;
22. Lampiran VII dan Lampiran VIII dihapus;
23. Ketentuan Pengubahan pada Angka 11 Pasal 26 Ayat (2), Angka 19 dan Angka 20 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD TAHUN 2019 NOMOR 50/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Ketentuan Pasal 2 diubah; Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A; Lampiran Bab III Huruf C Angka 2 huruf b diubah;
TIDAK ADA
76 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagai landasan, pedoman dan batasan
kewenangan, tanggungjawab dan lingkup audit bagi
Aparat Inspektorat dalam melakukan audit intern di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang telah
ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 60
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Penyusunan Standar
Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang; bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit
Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka Peraturan
Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Intern di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009; Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Piagam Audit Intern
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2017 dicabut.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Kebijakan dan Strategi Daerah
kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan.
bupati/walikota
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2007; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; Permen LHK No P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018; Perda Kota Serang No 10 Th 2010; PerdaKota Serang No 3 Th 2012; PerdaKota Serang No 10 Th 2012; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu penanganan yang efektif terhadap pengaduan masyarakat atas pelanggaran atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP no.71 Tahun 2000, PP no.53 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PermenpanRB No.52 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pelanggaran; Hak-Hak Pelapor; Mekanisme Pengaduan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2019
PERWALI Kota Banjar No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk melaporkan harta kekayaannya, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Laporan Harta Kekayaan Asn, Unit Pengelola Lhkasn, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
ABSTRAK:
Petunjuk penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 40 Th 2018.
Perwal Kota Tangerang Selatan No 41 Th 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal No 40 Th 2018 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2019.
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
