Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1991

Menemukan 206 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Langsa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 64 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 63 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
Download file:
PP NO 62 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Kota Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim Dan Sukaraja Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Dan Kecamatan Putri Hijau Dan Padang Jaya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 61 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo, Dan Pemayung Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, Dan Rimbo Bujang Di Wilayah Kecamatan Pangabuan, Mendahara, Dan Rantau Rasau Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 60 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut
  1. PP No. 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
Download file:
PP NO 59 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut
  1. PP No. 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
Download file:
PP NO 58 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II
Download file:
PP NO 57 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Mencabut
  1. PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I
Download file:
PP NO 56 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 55 TH 1991.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan