Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1990

Menemukan 162 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 1990

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang N. 4 Tahun 1986 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Download :
PERDA NO.4 TAHUN 1990_ocr.pdf

Abstrak

Perubahan-pemeriksaan-kesehatan-ternak

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 1990 No. 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah dari Sektor Pemeriksaan Kesehatan ternak, perlu meninjau kembali biaya pemeriksaan kesehatan ternak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang No. 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1950 jo PERDA No.32 Tahun 1950; UU No. 12/Drt. Tahun 1957; UU No. 6 Tahun 1967; Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah; Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961; peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang No. 4 Tahun 1988.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak mengalami perubahan pada Pasal 6 ayat (1). Pemilik, penjual, atau pengirim ternak yang akan dijual di Pasar Ternak atau dikirim ke luar daerah diwajibkan membayar biaya pemeriksaan kesehatan, yang berbeda sesuai dengan jenis dan usia ternaknya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 1990.
Peraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Rembang N. 4 Tahun 1986 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak Diubah
5 hlm beserta Penjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 5 TH 1990.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990

Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda Dan Perseroda

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Inmendagri_05-1990_ (ubahbentukBUMD).pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1990

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Yayasan

Download :
4611PERDA_NO_5_TAHUN_1990.pdf

Abstrak

YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1994/No. 13 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI; bahwa yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber Dana Tunjangan Purna Bhakti.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1994.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1990

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO.5 TAHUN 1990.pdf

Abstrak

kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-anggota-dprd

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 1990 No. 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 :ahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan1 di Daerah maka berdasakan Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 160- 1322 tanμgal 19 September 1985 telah ditetapkan Pedoman mengenai Kedudukan Keuangam Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Dearah. Berkenaan dengan hal tersebut maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk diperbaharui.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintoh Nornor 32 Tahun 1950; Peratuan Menteri Dalam Neqeri Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 Tahun 1985.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang mengatur berbagai tunjangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk uang paket, uang kehormatan, uang representasi, dan tunjangan lain-lain. Peraturan tersebut juga mencakup rumah jabatan, mobil atau alat pengangkut dinas, serta berbagai tunjangan seperti uang perjalanan dinas dan uang penggantian biaya berobat. Tindakan penghargaan dan tanda penghargaan diberikan pada akhir masa jabatan atau setelah meninggal dunia. Semua akibat keuangan dari peraturan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 1990.
15 hlm beserta Penjelasan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1990

Badan Pengendali Bimas

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal

Diubah dengan :

KEPPRES No. 84 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Badan Pengendali Bimas

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1990

Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1990

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
KEPPRES NO 6 TH 1990.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1990

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1990.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1990

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .