Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 319 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2022

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2019

Download :
perbup_2_2022(1).pdf

Abstrak

pengadaan barang/jasa - kode etik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2022/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang profesional, berintegritas dan senantiasa menjaga citra, martabat, menerapkan prinsip-prinsip pengadaan dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan, maka perlu menyusun kode etik penyelenggara pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Nomor 10 tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sekretariat majelis pertimbangan kode etik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2019 dicabut.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022

Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Abstrak

kode etik-pelayanan terpadu

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2022/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Magelang wajib menerapkan etika pelayanan yang merupakan sikap pegawai penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas perlu didukung sumber daya pegawai pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang menjunjung tinggi kode etik pelayanan terpadu satu pintu; c. bahwa untuk mewujudkan pegawai pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik diperlukan adanya kode etik untuk memberikan arah, landasan dan panduan bagi pegawai pelaksana pelayanan terpadu satu pintu.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenPAN dan RB No 52 Tahun 2004; Permendagri No 138 Tahun 2017; PermenPAN dan RB No 52 Tahun 2004; Perda Kab Magelang No 19 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda Kab magelang No 10 Tahun 2020; Perbup Magelang No 56 Tahun 2015; Perbup Magelang No 57 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Majelis Kode Etik; Sanksi; Mekanisme Penegakan Kode Etik; Sanksi; Rehabilitasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
11 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

Dewan Etik Hakim Konstitusi

Hukum Acara dan Peradilan Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download :
pmk nomor 2 tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016

Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut :

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
201611081634505163_2016_Peraturan_BPK_03.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2022

Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Prosedur Penegakan Kode Etik di Lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Standar/Pedoman Kode Etik

Abstrak

Standar/Pedoman - Kode Etik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Prosedur Penegakan Kode Etik di Lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRAK:

a. bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalitas, kejujuran dan keadilan; b. bahwa untuk mewujudkan personel pengadaan barang dan jasa yang profesional, bertanggung jawab dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang dan jasa diperlukan kode etik; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dipandang perlu membentuk majelis pertimbangan kode etik dan prosedur penegakan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik Di Lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERLKPBJ No. 10 Tahun 2021.
Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Prosedur Penegakan Kode Etik di Lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
15 Halaman

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Mencabut :

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penegakan Etika Dan Perilaku Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download :
Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023

Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Permenaker No. 37 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan
Permenaker No. 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download :
Permenaker 3 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016

Kode Etik Diplomat

Ketatanegaraan, Kenegaraan Kode Etik

Download :
Permenlu No. 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2018

Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BMKG No. KEP.9 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Perka BMKG No. KEP.13 Tahun 2012 tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Download :
Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.