Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
A. Bahwa Setiap Kerugian Daerah Yang Disebabkan Oleh Tindakan Melanggar Hukum Atau Kelalaian Harus Segera Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
B. Bahwa Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Diatur Dengan Keputusan Bupati;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2000; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.155 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No.30 Tahun 1980; PP No.2 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Perpres No.1 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.01a Tahun 2001; Perda No.6 Tahun 2008; Perbub No.60 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kondisi geografis,
geologis, hidrologis maupun demografis yang potensial terhadap
kejadian bencana; bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap
terjadinya bencana di Kabupaten Banyumas, yang merupakan daerah
rawan akan bencana, maka dipandang perlu untuk membentuk
lembaga daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan
bencana di Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu
dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan
Bupati Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan perlu adanya kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang;
bahwa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Perorangan untuk biaya operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Untuk Biaya Operasional Petugas Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 72 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BD.2010/NO.3 SERI D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa sehubungan adanya perubahan status Desa Wates
menjadi Kelurahan Wates, pengelolaan LembagaKeuangan Mikro Binangun Wates perlu disesuaikandengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2006;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Pengelolaan LKM Binangun Wates; Pertanggungjawaban LKM Binangun Wates; Penyetoran Laba; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi den Tata Kerja Dinas Deaerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk memnbentuk Unit Pelaksana Telnis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pembentukan Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 71 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA DAN TIM AHLI PADA DPRD
ABSTRAK:
bahwa guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dapat diangkat Tenaga dan Tim Ahli pada DPRD.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 22 Tahun 2007; 5. UU Nomor 2 Tahun 2008; 6. UU Nomor 10 Tahun 2008; 7. UU Nomor 7 Tahun 2009; 8. PP Nomor 28 Tahun 1972; 9. PP Nomor 79 Tahun 2005; 10. PP Nomor 38 Tahun 2007; 11. PP Nomor 16 Tahun 2010; 12. PP Nomor 16 Tahun 2010; 13. Permendagri 53 Tahun 2007; 14. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 15. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008.
Tenaga ahli dan Tim Ahli diangkat guna membantu tugas dan fungsi Fraksi pada DPRD. Masa kerja Tenaga dan Tim Ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik (E-Procurement) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Unit Layanan
Pengadaan Secara Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Tim Pengelola Unit LPSE; Uraian Tugas; Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) Pada Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka mendukung usaha ekonomi produktif di Kabupaten Semarang khususnya usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang, perlu diberikan bantuan berupa prasarana berupa alat teknologi tepat guna bagi usaha mereka;
bahwa dalam menunjang pelaksanaan pemberian prasarana berupa alat teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang rnernberikan bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang untuk bantuan pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) pada Tahun Anggaran 2010;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor. 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) Pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 70 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, maka dalam proses keterlibatan mayarakat perlu diakomodasikan dengan Cara memnpermudah jaminan akses informasi publik; bahwa dalam membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Jepara secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat,tepat, dan akurat, mala perlu disusun tata cara layanan informasi publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu di susun Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Noror 31 Tahun 1950; Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 43 Tahun 009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Badan Publik
Bab III Penyelenggara Informasi
Bab IV Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Bab V Informasi Yang Dikecualikan
Bab VI Standar Layanan Informasi Publik
Bab VII Tata Cara Pengelolaan Keberatan
Bab VIII Laporan dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
34 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Sistem E-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan usaha, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Etika E-Procurement; Para Pihak dalam Pelaksanaan E-Procurement; LPSE; Tata Cara Pelaksanaan E-Procurement.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
27 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
