Permen ESDM No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Mencabut :
Permen ESDM No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
Undang-undang (UU) tentang Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 1964.
Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama
kali diberlakukan terhadap:
a. pengenaan pajak perseroan mengenai tahun-buku yang berakhir
sesudah tanggal 30 Juni 1964.
b. pengenaan pajak pendapatan untuk tahun-takwim/masa-pajak 1964.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No. 769
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak Lingkungan wajib menyusun dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.43 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Di Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Fungsi dan Tujuan, Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan, Penyusunan, Pengajuan, dan Pengesahan Dokumen, Pengawasan dan Pelaksanaan UKL-UPL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2019.
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
Diubah dengan :
Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
Permendag No. 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kabupaten jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat di Kabupaten Jembrana yang berbasis usaha
ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui
penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana;
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan
menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya, meningkatkan
produktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan
daerah, dan meningkatkan kemampuan produksi tenun agar
dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu difasilitasi dana
talangan kepada koperasi untuk perkuatan permodalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada
Koperasi Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.BESARAN DAN SUMBER DANA; 4.TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN, KONTRIBUSI DAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN; 5.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; 6.KETENTUAN PENUTUP; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ; 11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
a. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Tenun Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 401);
b. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Kakao Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 686);
c. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Unit Desa Dalam Rangka Pembelian Gabah Petani dan Penyaluran Beras Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 697), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 28 Tahun 2014
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negera Irian Bhakti
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1964.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1991.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien telah ditetapkan Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten OKUT. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan perusahaan serta untuk tercapainya optimalisasi kerja yang lebih baik, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERDA No. 11 Tahun 2018; PERBUP No. 3 Tahun 2019; PERBUP No. 25 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas wewenang dan tanggung jawab, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
