Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1994

Penetapan Hari Libur Selama Penyelenggaraan Pertemuan para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_74 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1966

Pernyataan Sutan Sjahrir Almarhum sebagai Pahlawan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.76 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah

Download :
Permen-No.80-TH-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 80 Tahun 2019

Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

KetataNEGARAAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

ABSTRAK:

a. bahwa untukpenguatan intermediasi protokoler Pimpinan Daerah dengan Masyarakat eksternal di Kabupaten Lumajang, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lumajang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati Lumajang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas. tujuan dan ruang lingkup; 3. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; 4. Tata Tempat; 5. Tata Upacara; 6. Tata Penghormatan; 7. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; 8. Prosedur dialog/audiensi dan undangan pimpinan daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakata Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Download :
pm._no._82_tahun_2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 1994

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bratislava, Slowakia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keputusan_Presiden_no_85 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 2004

Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES No.86 TH 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1993

Agreement On The Organisation For Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Rencana Kerja - Pemerintah - 2021

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 86, LN.2020/No.201, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai penetapan RKP tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. RKP Tahun 2021 ini digunakan antara lain untuk : 1) pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 202I; dan 2) pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1956

Pengesahan Mr. Sartono Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.87 Tahun 1956.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2013.