Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa pasal 26 bagian kelima mengenai Alokasi Hasil Usaha
BUMDesa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengubah KetentuanBab III bagian keenam tentang Alokasi Hasil Usaha BUMDesa
Pasal 34 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu menghapus ayat (3) dan (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGUATAN PERAN SERTA PERUSAHAAN DAERAH PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KUALA TANJUNG DAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BATU BARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan efektivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Demak, dipandang perlu mengubah struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten beserta perubahannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, BADAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD.PAL).
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD No 58 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH “BENUO TAKA” KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,
pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan lain
yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Direktur Utama
Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser
Utara, perlu dilakukan pengisian jabatan Direktur Utama
secara transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel;
b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengisian
jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan
Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten
Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat6 UUD 1945; UU No 5 tahun 1962; UU No 28 tahun 1999; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Permendagri No 50 tahun 1999; Perda PPU No 4 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda PPU No 12 tahun 2012;
Pengaturan Pengisian Jabatan Direktur Utama bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan seleksi calon Direktur Utama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel. Pengisian Jabatan Direktur Utama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi para profesional dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya penyelenggaraan Pengisian Jabatan Direktur Utama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.52/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)
ABSTRAK:
Bahwa efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)bagi pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Ohoi dengan penguatan ekonomi produktif masyarakat. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmingrasi Nomor 4 Tahun 2015, maka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) perlu diatur pengelolaannya sehingga mencapai maksud dan tujuan BUMO di tengah masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat, kehadiran Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) adalah solusi untuk mempercepat
pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pertimbangantersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO).
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang lebih optimal serta menambah daerah cakupan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau, diperluhkan sebuah pedoman dalam pelaksanaannya
UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.122 Tahun 2015, Permendagri No.71 Tahun 2016, Perda no.6 Tahun 2014, Perbup No.60 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kelompok Pelanggan; Pelayanan dan tarif Air Minum; Waktu dan tempat Pembayaran; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
