Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.688 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 35 Tahun 2003

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda-No.-35-Tahun-2003-I...ALIAN-GOLONGAN-C.pdf

IZIN - USAHA - PERTAMBANGAN - BAHAN GALIAN - GOLONGAN C

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2003

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

ABSTRAK:

Pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi; Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam khususnya bahan galian golongan C tersebut, perlu diatur, diawasi dan dikendalikan pemanfaatannya; Untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
UU No. 54 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1981; Kepmendagri No. 6 Tahun 1989; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 523/K/201/M.PE/1992; Kepmendagri No. 26 Tahun 1994; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000.
Perda ini mengatur IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, meliputi Bahan Galian Golongan C; Wilayah Pertambangan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengusahaan dan Perizinan; Tata Cara Memperoleh SIPD; Berakhirnya SIPD; Kewajiban Pemegang SIPD; Pembinaan dan Pengawasan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penerimaan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlmn; 3 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Cimahi No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001

Download file:

Nomor 35 Tahun 2003_Perat...mahi tentang IJI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Ijin Penyelenggaraan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
PERDA Kota Cimahi No. 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001

Download file:

Nomor 34 Tahun 2003_Perat...mahi tentang RET.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 32 Tahun 2003.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda padangsidimpuan no 31 thn 2003-ok.pdf

Retribusi - Izin - Operasi - dan - Izin - Trayek - Angkutan - Jalan

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 31, LD.2003/ No.31

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); c. bahwa Operasi clan Trayek Angkutan Jalan menyangkut kepada pemanfaatan prasarana, sarana dan fasilitas umum, yang didalam pemanfaatannya harus dapat melindungi kepentingan umum . dan kelestarian lingkungan ; . d. bahwa pelaksanaan Trayek Angkutan Umum perlu dilakukan pembinaan, pcngaturan, pengendalian dan pengawasannya melalui suatu pengaturan , penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek yang dalarn Kewenangan Daerah unruk mengatur dan menetapkannya ·; e. bahwa pengaturan dan penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan memerlukan biaya fisik dan operasional, oleh karena itu layak dibebankan Retribusi atas pernberian Izin Operasi clan Trayek Angkutan Jalan untuk dapat diperolehnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang Undang Nomor 4 tahun 1992, Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang Undang Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997, Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 174 tahun 1997 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 175 tahun 1997, Keputusan Menteri Peihubungan Nomor KM. 84 tahun 1999 , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 23 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN OPERASI DAN TRAYEK, IZIN TRAYEK INSIDENTIL, MASA BERLAKUNYA IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK, KARTU PENGAWASAN, PENCABUTAN / PENOLAKAN IZIN OPERASI DAN TRAYEK, RETRIBUSI IZIN OPERASI, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KADALUARSA PENAGIHAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003.
10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 29 Tahun 2003.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Ketentuan Ijin Usaha Kebudayaan Dan Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001

Download file:

Nomor 28 Tahun 2003_Perat...mahi tentang KET.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Ijin Usaha Di Bidang Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001

Download file:

Nomor 27 Tahun 2003_Perat...mahi tentang IJI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 24 Tahun 2003

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dalam Wilayah Kota Prabumulih

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda-No.24-Tahun-2003-tt...l-Hutan-Non-Kayu.pdf

izin-pemanfaatan-hasil hutan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dalam Wilayah Kota Prabumulih

ABSTRAK:

Dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dalam Wilayah Kota Prabumulih di pandang perlu untuk dilaksanakan dan untuk menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaannya maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
Dasar hukum dalam Perda ini mengatur tentang UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; Kepmenhutbun No. 05.1/Kpts-II/2002.
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang izin pemanfaatan hasil hutan non kayu dalam wiayah Kota Prabumulih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang perizinan, kewajiban pemegang izin, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 22 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Industri , Perdagangan, dan Gudang

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda padangsidimpuan no.22 thn 2003 (1)_ok.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2003.