Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Sangatta
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya otonomi daerah, maka kesehatan
merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan prioritas
dalam pembangunan daerah, dengan demikian Pemerintah
Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahwa Rumah Sakit adalah salah satu saranan kesehatan
yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki
peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyaraka, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan bermutu dan sesuai dengan yang
ditetapkan serta dapat menjangkau seluruh
lapisan
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
UU No 47 tahun 1999 sebagimana telah dibuah dengan UU no 7 thaun 2000; UU no 17 tahun 2003;UU no 1 tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU no 29 tahun 2004; uu no 32 tahun 2004 sebagiamana telah diubah terakirh dengan UU no 12 tahun 2008; UU no 33 tahun 2004; UU no 32 tahun 2009; UU no 36 tahun 2009; UU no 44 tahun 2009; PP Nno 18 tahun 1999 sebagaima dibuah terkahir dengan PP no 18 tahun 1999; PP o 64 th 2000; PP no 74 tahun 2001; PP no 27 tahun 2002; PP no 23 tahun 2005 ; PP No 65 tahun 2005; permendagri no 61 tahun 2007; Permen LH No 30 tahun 2009; Permen LH No 5 tahun 2012; Premen LH no 5 tahun 2012; Kepemenkes no59b/Menkes/SK/Per /II/ 1988; kepmenkes no228/Menkes/SK/III/2002; kepmenkes no 29/Menkes/SK/II/ 2008;
Pola tata kelola merupakan peraturan internal Rumah Sakit,
yang di dalamnya memuat:
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. resposibilitas; dan
d. independensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2012
-
91 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 48 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 18 Nopember 2014, maka tarif angkutan umum perlu disesuaikan secara proporsional;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait, Organda dan elemen masyarakat lainnya, disepakati bahwa tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang dinaikan sebesar 30 % (tiga puluh persen)
UU Nomor 33 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2000; UUNomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 1965; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; PM Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum ; 2. Tarif Angkutan Penumpang Umum; 3. Pungutan Lain Dan Tarif Tambahan; 4. Sanksi; 5. Sosialisasi; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
5 hal, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedomannya
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Non Pegawai Negerl Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Landak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BLUD RSUD LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Formularium dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung
ABSTRAK:
bahwa keragaman jenis obat yang tersedia mengharuskan dikembangkan suatu program penggunaan obat yang rasional di rumah sakit, guna memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang terbaik; bahwa rumah sakit umum harus mempunyai sistem
formularium yang meliputi evaluasi, penilaian dan pemilihan obat;
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan terutama Pelayanan Farmasi di RSUD H. Badaruddin Tanjung bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit diperlukan pemakaian obat secara rasional, transparansi, dan akuntabilitas dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, perlu dibuat pedoman penyusunan formularium dan penggunaan obat pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Tanjung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang pedoman
penyusunan formularium dan penggunaan obat pada RSUD H. Badaruddin Tanjung
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/
Menkes/SK/X/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/
Menkes/SK/II/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/
Menkes/068/I/2010; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 755/
Menkes/Per/IV/2011; Keputuan Menteri Kesehatan Nomor
328/Menkes/SK/VIII/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor
YM.00.03.2.3.951/1995; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Formularium dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Formularium Dan Tujuan Penyusunan; Ruang Lingkup Kegiatan Komite Farmasi Dan Terapi; Pemilihan Obat Formularium; Obat Non Formularium; Kriteria Pemilihan Obat; Dasar Pemilihan Obat Yang Masuk Dalam Formularium Dan Faktor Biaya; Penyediaan Obat; Penulisan Obat Generik Dan Pelayanan Resep Di Apotek; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Bupati landak Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan ini Mengatur Ketentuan Umum; Tujuan; Standar Akuntansi Keuangan; Sistem Akuntansi Keuangan RSUD Landak; Pelaporan Keuangan RSUD Landak; Laporan Keuangan BLUD untuk Tujuan Konsolidasi; Reviu dan Audit; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
11 Halaman Peraturan dan 29 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 44 Tahun 2014
Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2014/NO.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Failitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,serta berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/020/2014 tentang Regulasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dimana Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada 1 Januari 2014, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang sistem remunerasi pada Rumah Sakit UmumDaerah Hadji Boejasin Pelaihari;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 625/Menkes/SK/V/ 2010; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010; Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2010; Peraturan Bupati No.9 Tahun 2011; Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan BLUD RS HBoedjasin Pelaihari Nomor :006/KTR/VIII-04/0114 dan Nomor : 445/06/PKS/RS-HB/I/2014;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 44 Tahun 2014
PERBUP Kab. Tabalong No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya RSUD H.Badaruddin Tanjung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan Barang/ Jasa atas dasar prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah H.Badaruddin Tanjung;
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 41 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ada aturan tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Kepmenkes No.361 Tahun 2006; Permenkes No.12 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 2014.
Remunerasi adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam membentuk uang selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan karyawan, dan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: Permendagri No.13 Tahun 2006.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
