Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PNS DAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta memotivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2006 tentangPakaian Dinas Pegawai Negeri dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 8 Tahun 1974; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 30 Tahun 1980; 5. PP Nomor 42 Tahun 2004; 6. PP Nomor 41 Tahun 2007; 7. Keppres Nomor 82 Tahun 1971; 8. Keppres Nomor 18 Tahun 1972; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
h. Pakaian Dinas Pegawai Beljilbab dan Hamil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarlat ( Wanhat FKDM) Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud peda huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Dupeti Jepara tentang Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dean Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Provinsi Jarwa Tengah Nomor 4 Tahu 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan FKDM
Bab III Pembentukan FKDM
Bab IV Tata Cara Pembentukan FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Bab V Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wanhat FKDM)
Bab VI Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2010/NO.52 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian wujud Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) maka pelaksanaan pelayanan tamu yang berbasis budaya Sunda yang merupakan wujud pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan;
b. bahwa agar mutu pelayanan terhadap tamu dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu standar operasional prosedur layanan tamu berbasis budaya Sunda;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/1/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010.
Terdiri dari 24 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, landasan operasional, ruang lingkup, petugas penerima tamu, etika penerima tamu, pakaian penerima tamu, sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan tamu, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengatur mengenai standar operasional prosedur (sop) layanan tamu berbasis budaya sunda di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang
12 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Narkotika Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan implementasi kebijakan
dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), telah ditetapkan
Keputusan Bupati 8anyumas Nomor 300ll 43/2008 tentang
pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (SNK) Banyumas; bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi dan penataan kembali
organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka susunan keanggotaan Badan Narkotika
Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Badan Narkotika Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 68 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA 2010
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kebutuhan, Penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1992; 2. UU Nomor 8 Tahun 1999; 3. UU Nomor 18 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 18 Tahun 2009; 6. UU Nomor 47 Tahun 2009; 7. PP Nomor 8 Tahun 2001; 8. PP Nomor 38 Tahun 2007; 9. Perpres Nomor 77 Tahun 2005; 10. Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; 11. Kepmentan Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; 12. Kepmentan Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; 13. Kepmentan Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; 14. Permentan Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007; 15. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; 16. Permentan Nomor 28/Permentan/OT.130/5/2009; 17. Permentan Nomor 50/Permentan/OT.130/11/2009; 18. Permenperindag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009; 19. Pergub Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009.
Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 68 Tahun 2010
bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan APBD dan ketertiban Penatausahaan Keuangan Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai Uang Persediaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Uang Persediaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uang Persediaan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2011.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 68 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
