Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1966

Memerintahkan Partono Menteri Perhubungan Udara Ke Pakistan Untuk Pembicaraan Kerjasama Ekonomi/Perdagangan dan Lapangan Perhubungan Udara

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Kepres No.5 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Likwidasi Badan Penyelenggara Partisipasi New York's World Fair (BAPENYF)

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download file:

Keppres No 60 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Kebijaksanaan Umum Dalam Melaksanakan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Keppres No.22 Tahun 1964.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 110 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Regu Pembantu Pemerintah/Menteri I Dalam Mengkoordinasikan Garis Kebijaksanan Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download file:

Keppres No 110 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pemberian Kuasa Untuk Menyimpang Dari Sarat-Sarat Pasal 2 Zeebrieven en Scheepspassenbesluit 1934 Bagi Kapal-Kapal Laut Isi Kotor 500 M3

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Keppres No 224 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1957

Meter Lembaga Indonesia dan Kilogram Lembaga Indonesia

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Keppres No.55 Tahun 1957.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 202 Tahun 1953

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Perjalanan Menteri Keuangan Ke Luar Negeri Dalam Rangka Perbaikan Ekonomi Dan Keuangan Negara

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Keppres No. 202 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1952

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Besarnya Sokongan Dari Teh Guna Membiayai Riset Dan Propaganda Teh

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perekonomian

Download file:

Keppres No.201 Tahun 1950.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak

Asuransi Kesehatan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Optimalisasi - Pelaksanaan - Program - Jaminan - Kesehatan Nasional

2022

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 23 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini diberikan kepada beberapa menteri, jaksa agung, kapolri, kepala BP2MI, direksi BPJS Kesehatan, para kepala daerah, dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Inpres ini ditetapkan guna mengambil langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Percepatan - Pembangunan - Ekonomi - Kawasan - Perbatasan Negara - Aruk - Motaain - Skouw

2021

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa Menteri dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan. Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Lampiran 22 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .