Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.383 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Di Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP NO.19 TAHUN 2012 ocr.pdf

kewenangan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012/NO.19, TBD No.19, LL KAB. KUBU RAYA: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2008, Perda Kuburaya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.1 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Pelimpahan Kewenangan, Pembiayan dan Penerimaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP 17-2012 ttg Pelimp...ktur Skala Kecil.pdf

KEWENANGAN-PELIMPAHAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala kecil di Kecamatan dan Kelurahan; dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur skala kecil di wilayah Kecamatan dan Kelurahan maka perlu adanya pelimpahan kewenangan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.8 Tahun 2002; UU No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Maksud pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah adalah : a. untuk memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan; dan b. agar dapat menampung usulan perencanaan pembangunan dari Kecamatan dan Kelurahan yang tidak terakomodir di SKPD tingkat Kabupaten. Tujuan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur skala kecil yang diarahkan untuk di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berkedudukan sebagai kepala SKPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Pembangunan infrastruktur skala kecil yang dilaksanakan oleh Camat adalah merupakan kegiatan yang diusulkan/dibutuhkan oleh Kecamatan yang bersangkutan dan ruang lingkup kegiatan skala Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004.
8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 201...N BENCANA DAERAH.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 201...NGSA DAN POLITIK.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 13 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 201...ISI PAMONG PRAJA.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Lurah di Kabupaten Bekasi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 201...KABUPATEN BEKASI.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2012 No 12_ocr.pdf

Pelimpahan Wewenang

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2012/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu melimpahkan beberapa wewenang Bupati Kebumen kepada Camat guna mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat yang meliputi Pelimpahan Kewenangan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 12 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

12 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 11 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 10B TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI SAMPANG BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Perbup 11 Th 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

11 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.