Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna,
dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah 1.528.828.939.965,00 bertambah sejumlah Rp.44.137.000.000,00 sehlngga menjadi Rp.1.572.965.939.965,00
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2009.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2009/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dr. R. Soetrasno Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sutrasno sebagai badan pelayanan umum daerah, perlu mengatur struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumberdaya
manusia; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sutrasno Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159 b Tahun 1988; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/200; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab III Direktur
Bab IV Kepala Bagian Tata Usaha
Bab V Kepala Bidang
Bab VI Instalasi
Bab VII Staf Medik
Bab VIII Staf Non Medik
Bab IX Dewan Pengawas
Bab X Komite Medik dan Non Medik
Bab XI Remunerasi
Bab XII Kerahasiaan dan Informasi Medik
Bab XIII Tarif Layanan
Bab XIV Akuntansi dan Keuangan
Bab XV Pengelolaan Lingkungan
Bab XVI Akuntabilitas Kinerja
Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2008 dicabut.
22 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 24 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2009 Nomor 124
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Wilayah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perfu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
Materi Pokok: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk batas dan luas wilayah Desa Teluk Bakung Kecimatan Pondok Suguh Wilayah Kabupaten Mukomuko. Desa Teiuk Bakung Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah kurang lebih 4,5 Km, dengan jumlah jiwa-915 jiwa, 179 KK. ( Lampiran Peta Batas wilayah ).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan BuPati Mukomuko.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2009
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2009/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin Di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada
masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung
yang jumlahnya melebihi dari jumlah kuota peserta
Jaminan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan
oleh Bupati, maka kelebihannya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung; bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin di Kabupaten
Temanggung sebagaimana tersebut dalam huruf a
dan guna meningkatkan mutu pelaksanaan,
efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
Daerah, perlu adanya penyelenggaraan Program
Pelayanan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan J aminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Dinas
Kesehatan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan J aminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas III Dr. Doris Sylvanus
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas III Dr. Doris Sylvanus;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008
Petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kelas III Dr. Doris Sylvanus, sebagai pedoman pelayanan untuk menerima dan merawat pasien yang benar-benar tidak mampu/miskin.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2009.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 25 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009,
dipandang perlu diadakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan
rincian obyek belanja mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 ;
b. bahwa sesuai Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pergeseran anggaran mendahului Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana
Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009;
Pasal 1
Menambah dan mengurangi obyek belanja dan rincian obyek Belanja akibat pergeseran yang tertuang di dalam APBD Induk Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 Diubah.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kata Semarang
Tahun Anggaran 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan, maka perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Satuan Harga dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
