Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perbup Sambas No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Penerapan Manajemen Risiko; Penyelenggara Manajemen Risiko; Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Proses Manajemen Risiko; Rencana Tindak Pengendalian; Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraab pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Grobogan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lignkungan Pemkab Grobogan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa pengendalian atas tindakan kecurangan memerlukan landasan hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemkab Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UUNo 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2018; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No 90 Tahun 2021; PerKPK No 2 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 29 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten
Trenggalek perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan
yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012, Bupati sesuai dengan
kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan
tarif layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011;
Materi pokok: Mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. kebijakan tarif;
b. kegiatan yang dikenakan tarif;
c. komponen tarif;
d. pola perhitungan tarif; dan
e. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
jumlah 20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bebasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
UU No 2 Th 1993; UU No 11 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2019; Permenpan RB No 6 Th 2011; Permenpan No 80 Th 2012; Permenkominfo No 4 Th 2016; Perka Arnas RI No 6 Th 2005; Perka Lembaga Sandi Negara No 7 Th 2017; Perka Sandi Negara No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 22 Th 2019; Perwal Tangerang No 26 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 3. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE; 4. Tata Cara Permohonan, Penerbitan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; 5. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; 6. Regristration Authority; 7. Kewajiban, larangan Dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; 8. Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 50 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD TAHUN 2019 NOMOR 50/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Ketentuan Pasal 2 diubah; Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A; Lampiran Bab III Huruf C Angka 2 huruf b diubah;
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 50, BN.2017/NO.1592, kemkes.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 50 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
