Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrastif dan Pengurangan, Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bupati Tulang Bawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 4.A Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4.A, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 214 A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3
peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10
Tahuri 2013 Ten tang Pajak Bumi dan Bangunai:
Perdesaan dan Perkotaan penetapan Nilai Jual Objek
Pajak Bumi dan Bangunan di lakukan oleh Bupati;
b. bahwa sesuai ketentuan peraturan Daer ah nomor 10
Tahun 2013 Pasal 5 ayat 2 besarnya Nilai Jual Objek
Pajak dapat di tet.apkan kembali setiap 3 (tiga) Tahun
kecuali objek Pajak tertentu dapat di tetapkan setiap
Tahun sesuai dengan perkernbangan wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana di
maksud daJam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Konawe Teritang Nilai Jual Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pem ben tukan peraturan Perundarng-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang
Nornor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2013 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Nomor 118);
6. Peraturan bersama Menteri Keuangan Nomor
:213/PMK/07 /2010 dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2010 Tentang tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan
dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Konawe Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Banguna Perdesaan dan Perkotaan Namor 193;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAB IV PENETAPAN TARIF NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 100 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kab Bekasi Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup No.9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk tertib administrasi pengelolaan penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dibuat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kab. Landak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, PMK No. 11/PMK.07/2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 2 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
PERBUP NO.9 TAHUN 2012
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 81 Tahun 2016
PERBUP Kab. Ciamis No. 20 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) pada Pajak Restoran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak; pemberian kemudahan dan pengawasan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerinta Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2015 .
Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara online. Wajib pajak sebagaimana dimaksud khusus untuk wajib pajak restoran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
7 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 66,
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak
Hiburan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendataan, pendaftaran objek pajak, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cata pemberian pengurangan, keringanan,
dan pembebasan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang
sudah kedaluwarsa, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendataan, pendaftaran objek pajak, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cata pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 68 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Tangerang Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, mempermudah pembayaran serta meningkatkan pengawasan penerapan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka diperlukan data transaksi yang mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.135 Tahun 2000; Perpe No. 58 Tahun 2005; Perpe No.91 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sistem Informasi Pajak Daerah; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Pengawasan; 7. Larangan Dan Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 65 Tahun 2016
OBJEK PBB – TATA CARA PENDAFTARAN – PERUBAHAN KEDUA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2016/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka mempermudah dan meningkatkan pelayanan berkaitan dengan perubahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menggunakan teknologi informasi, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai tata cara pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012.
Permohonan pengajuan mutasi dapat diajukan secara online. Pendaftaran objek dan subjek pajak berupa mutasi dapat dilakukan secara online dengan cara sebagai berikut:
a. subjek pajak membuka website www.pbb.bantulkab.go.id;
b. mengisi formulir permohonan mutasi yang tersedia pada aplikasi;
c. mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran
d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) SPOP dan/atau LSPOP setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap disimpan melalui aplikasi yang tersedia; dan
e. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
