Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan
metode pengadaan langsung yang lebih cepat, efektif, efesien,
transparan, dan akuntabel dilingkungan Pemenntah Kabupaten
Klungkung, terutarr.a unluk pekerjaan-pekerjaan yang perlu
dilaksanakan dengan segera. berdasarkan ketentuan Pasal 39. Pasal
45, Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah,
maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksua dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan
Metode Pengadaan Langsung
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak langgal 28 April 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2011.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SISTEM REVOLVING FUND
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara E-Tendering Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nor.nor 54 Tahun 201 O
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintan, rnaka E-Tendering
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Gupati tentang Tata Cara
E-Tendering Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang E-Tendering dan ketentuannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menggunakan E-Procurement, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik; b. bahwa guna maksud tersebut konsideran peraturan ini, dipandang perlu membentuk layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 11 Tahun 2008; 6. UU Nomor 25 Tahun 2009; 7. PP Nomor 28 Tahun 1972; 8. PP Nomor 79 Tahun 2005; 9. PP Nomor 38 Tahun 2007; 10. PP Nomor 39 Tahun 2007; 11. Perpres Nomor 106 Tahun 2007; 12. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 13. Perda Kab. Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas
dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka prosedur Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/ 2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan, tugas dan fungsi LPSE, organisasi, pegawai LPSE, karier, tunjnagan, honorarium, pendidikan, tata kerja, pembiayaan, standar prosedur operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2011.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa - Badan Layanan Umum Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2011/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur adanya jenjang nilai dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004; Peraturan Perenntan Nomor 23 Tanun 2005; Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomar 703/Menkes/SK/IX/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenargan Pergadaan Barang Jasa Pada Badan
Layaran Umum Daerah dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2011 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN KOMPONEN JASA KAPITASI RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP) BAGI PESERTA PT. ASKES DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
