Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah;.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/ 1/2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019,
Peraturan ini mengatur tentang pedoman kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha Milik Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Amertha Buana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasla 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), pasal 39 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9), Pasal 73, Pasal 74 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Titra Amertha Buana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Titra Amertha Buana
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas;
3. Penghasilan Dewan Pengawas;
4. Tata cara Seleksi Direksi;
5. Penghasilan Direksi;
6. Pengadaan Barang/Jasa;
7. Kerja Sama;
8. Pinjaman;
9. Tata Cara Penyampaian dan Penyebarluasan Laporan Tahunan Dewan Pengawas;
10. Tata Cara Penyampaian dan Publikasi Laporan Tahunan Direksi;
11. Tata Cara Pembinaandan Pengawasan;
12. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif;
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama dalam pelaksanaannya memerlukan regulasi terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kewenangan mengambil
keputusan dapat di limpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Trenggalek perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; jenis Pengadaan;
para pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
metode Pengadaan Barang dan Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama dalam pelaksanaannya memerlukan regulasi terkait Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Organ BUMD terdiri atas :
1. RUPS;
2. Komisaris;
3. Direksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha
Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2019
peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah; memuat: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang dan
Jasa;
organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.13, LL Kab. Kubu Raya : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.37 Tahun 2018, Perda No.13 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Umum; Tahapan Seleksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2020
perusahaan umum daerah - dewan pengawas - anggota direksi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan umum daerah yang baik, maka perlu diatur Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri No 37 Tahun 2018; Perda Kab Wonogiri No 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang syarat menajdi dewan pengawas, syarat menjadi direksi, panitia seleksi, tahapan seleksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16,Pasal 23 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas, Direktur Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, Pengangkatan Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak melalui seleksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas, Direktur, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Sandalwood
Dasar hukum peraturan etrsebut adalah UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Persyaratan Pengangkatan dan Seleksi; V. Kepegawaian; VI. Kewajiban dan Hak; VII. Hari Kerja dan Jam Kerja; VIII. Pelanggaran Disiplin dan Sanksi; IX. Hubungan Kerja; X. Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
