Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang Dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 agar dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pagu Dana Alokasi Khusus dan/atau spesifik grant lainnya dari transfer ke daerah dalam APBN, serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 untuk Kabupaten Pemalang, maka perlu dialokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan ketentuan Romawi IV angka 4 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, disebutkan bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah APBD
ditetapkan, maka sambil menunggu peraturan daerah tentang perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD; bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 172.1/3/PIM/20009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009, perlu dilakukan peyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 171.1/PMK.07/2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 2 Lampiran I, perubahan ketentuan Pasal 3 Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 diubah.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pernerintahan dan
pembangunan secara seragam, perlu adanya penyempurnaan tata
kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa kode komponen dalam hal lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berlaku saat ini sudah
tidak sesuai lagi dengan adanya Penataan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang No 23 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2008; Kepmendagri No 30 tahun 1979;
Peraturan walikota ini mengatur tentang kebijaksanaan kearsipan, organisasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pola klasifikasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2006 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kuburaya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No32 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 35 Tahun 2007, UU No 13 Tahun 2008, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, Keputusan Menag No 371 Tahun 2002, Perbup No 01 Tahun 2008, Perbup No 28 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Wewenang; Tugas dan Tanggung Jawab; Persyaratan; Tata Cara; Hak; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2009.
46 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar
kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi
masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam
mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat maka perlu
dikembangkan Desa Siaga;
b. bahwa untuk pengembangan suatu desa menjadi Desa Siaga perlu ada
sekurang-kurangnya 1 (satu) Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes );
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Kesehatan Desa
(POSKESDES) di Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 331/Menkes/SK/V/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/2000; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
564/Menkes/SK/II/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2008;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 3.PEMBIAYAAN; 4.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
-
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang perlu
ditangani secara terorganisir, sistematik, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan
maka dilakukan upaya terpadu melalui program pemberian
bantuan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Komunitas;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 3 Rincian Pedoman Dasar dan Pedoman Teknis Program CBD-Bali Sejahtera, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERPRES No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten kaimana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2009.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
