Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.582 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda No.2 Tahun 2017 Pen...modal pemerintah.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/68

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penguatan Permodalan dengan cara penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kekayaaan Daerah terutama dari segi Permodalan, maka dipandang perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Katingan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan; c. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Asas, Maksud dan Tujuan; Bab IV Jumlah dan Tata Cara Penyertaan Modal Serta Pembagian Laba Usaha; Bab V Sanksi; Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
7 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2010 tentang Air Tanah

Download file:

PERDA Nomor 2 ttg Pencabu...un 2010 tentang .pdf

Pencabutan - Peraturan - Daerah - Nomor 14 - Tahun 2010 - Tentang - Air - Tanah

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2017/2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.655- Hukham/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Mencabut Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2010;
2 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Enrekang Nomor 1 Tahun 2017.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018/No.01, TLD No.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu kepada masyarakat diperlukan adanya peningkatan sarana, prasarana, dan kinerja Perusahaan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah; bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu dilakukan dalam rangka penguatan modal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlaku Berbagai Undang-Undang dan Perpu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 jo. Peraturan Menteri Keuangan 214/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 10);
1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal 3. Pelaksanaan 4. Penganggaran 5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Air Tanah

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah
PERDA Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah

Download file:

2017pd0032001.pdf

pengelolaan - air - tanah

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2017/1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

Bahwa peruntukan air tanah ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian, Peraturan Daerah Jabar No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan Air Tanah Jo. Peraturan Daerah Jabar No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; PP No 82 Tahun 2001; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015.
Peraturan Perda ini mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Konservasi; Penggunaan Air Tanah; Perizinan; Pemantauan dan Evaluasi; Sistem Informasi; Fasilitasi; Koordinasi; Kerja Sama; Peranserta Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Penegakan Hukum; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 dicabut.
28 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Irigasi

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 2013 tentang Irigasi

Download file:

PERDA Nomor 1 ttg Pencabu...n 2013 tentang I.pdf

Pencabutan - Peraturan - Daerah - Nomor 1 - Tahun 2013 - Tentang - Irigasi

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2017/1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Irigasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Irigasi;
Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Irigasi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Mencabut Perda Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 2013;
2 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Irigasi

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG IRIGASI.pdf

Irigasi

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 41, LD 2016/41 SERI

Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa kemanfaatan air atau sumber air dalam sistem irigasi perlu dikelola dan dikembangkan dalam bentuk pengelolaan aset irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi secara lestari untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya; bahwa fungsi irigasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatkan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang diselenggarakan secara partisipatif berdasarkan asas otonomi berbasis peran serta masyarakat petani; bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien, berkelanjutan, berdaya guna, dan berhasil guna di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai irigasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, sistem informasi pengelolaan aset irigasi, status daerah irigasi, pola pengaturan air irigasi, garis sempadan jaringan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, komisi irigasi daerah, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
44 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

No_25_Tahun_2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NO 20 THN 2016 TTG ... SUMBER DAYA AIR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NO 19 THN 2016 TTG ...LOLAAN AIR TANAH.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyerataan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Koa Surakarta Tahun 2016

Abstrak

APBD Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA_NO_15_TAHUN_2016.pdf

PDAM - PERUBAHAN APBD 2016 - MODAL

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD. 2016/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Koa Surakarta Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta; bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini memuat tentang pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta yang bersumber dari APBD Kota Surakarta 2016. Pun, didalamnya membahas mengenai bentuk penyertaan beserta dengan pertanggungjawaban yang (akibat hukum) yang dihasilkan oleh kedua belah pihak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT