Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.249 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERDA NO. 16 TH. 2017.doc

PENYELENGGARAAN-LALU-LINTAS-DAN-ANGKUTAN-JALAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2017/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi perhubungan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP; 4. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 5. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS; 6. MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS; 7. PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN; 8. TERMINAL; 9. ENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN; 10. PERPARKIRAN; 11. SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ; 12. FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 13. PERLAKUAN KHUSUS; 14. PEMBINAAN PEMAKAI JALAN; 15. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 16. PERAN SERTA MASYARAKAT; 17. SANKSI ADMINISTRATIF; 18. KETENTUAN PIDANA; 19. PENYIDIKAN; 20. KETENTUAN PERALIHAN; 21.KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
49

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Peraturan Daerah No. 15 T...ERIAN NAMA JALAN.pdf

jalan - pemberian nama

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD No 15 tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

ABSTRAK:

a. bahwa jalan milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara; b. bahwa jalan mempunyai arti dan fungsi serta memiliki nilai sesuai status dan keberadaannya sebagai sarana untuk memperlancar hubungan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas dan adanya kepastian hukum; c. bahwa nama jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah ada pada saat ini perlu diatur dan ditertibkan, sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan/atau penyebutan nama jalan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015;
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman pemberian nama jalan dalam rangka mengidentifikasi dan menertibkan jalan yang ada di Daerah. Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menurut statusnya terdiri atas: a. Jalan nasional; b. Jalan provinsi; c. Jalan kabupaten; dan d. Jalan desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

14-Tahun-2017-Penyelenggaraan-Jalan_comp.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2017.pdf

pajak - penerangan jalan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No. 14/ 2017 Seri B Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memungut Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas dan cakupan layanan penerangan jalan umum, maka ketentuan mengenai besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan serta sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga penyesuaian terhadap besarnya tarif Pajak dalam Peraturan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penanaman Jalan dan Sarana Umum

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Download file:

Perda No.13 Tahun 2017.pdf

pedoman Penamaan Jalan dan sarana umum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penanaman Jalan dan Sarana Umum

ABSTRAK:

perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang signifikan; pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Indonesia Nomor 4441); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Negara Republik Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pengelompokan Jalan dan Sarana Umum 4. Prinsip Penamaan Jalan dan Sarana Umum 5. Tata Cara Penamaan Jalan dan Sarana Umum 6. Tiang, Papan Nama dan Tulisan 7. Penyidikan 8. Ketentuan Pidana 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERDA NO 11 TAHUN 2017 TT...RANGAN JALAN ocr.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11, TLD NO.179, LL KAB.MELAWI: 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Berdasarkan Kepmendagri No. 188.34.5576 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 36 Perda Kab. Melawi No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu ditetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 36.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
2 Halaman; Penjelasan : 1 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Abstrak

APBD Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perda Kampar No. 11 Tahun...arat Lalu Lintas.pdf

LALU LINTAS - RAMBU - MARKA JALAN - ALAT PEMBERI ISYARAT

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO. 11, TLD. NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penempatan Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

ABSTRAK:

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 13 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2014; PERMENHUB No. PM 49 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penempatan rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan, maksud dan tujuan; penyelenggaraan; rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan; kekuatan hukum rambu, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas jalan serta kedudukan petugas yang berwenang; lokasi penempatan; rambu, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas yang sudah terpasang; pembiayaan; larangan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Penjelasan : 4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perda No 11 Tahun 2017.pdf

LALU LINTAS, JALAN - PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, http://jdih.dompukab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Dompu yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat. Seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketertiban Umum, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
-
-
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perda-No-10-Tahun-2017.pdf

lalulintas-jalan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur; b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi di daerah yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian di daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, perencanaan jalan, ruang lalu lintas, terminal, fasilitas parkir, lalu lintas, pengemudi, kendaraan, angkutan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi adminstrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
46 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perda Kampar No. 10 Tahun...mpak Lalu Lintas.pdf

LALU LINTAS - ANALISIS DAMPAK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO. 10, TLD. NO. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan análisis dampak lalu lintasnya. Guna memberikan dasar dan pedoman dalam penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM. 75 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Analisis dampak lalu lintas yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan, tujuan dan sasaran; pelaksanaan analisis dampak lalu lintas; tata cara analisis dampak lalu lintas; penilaian analisis dampak lalu lintas; pengawasan dan pengendalian; dan sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.