Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 788 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2017...DAN KEOLAHRAGAAN.pdf

pemuda dan olahraga

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Trenggalek dalam Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
36 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

uu-1576135880.pdf

penyelenggaraan - keolahragaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2017/222

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

Bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani,rohani berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2005 maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Dasar hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI TRahun 1945; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2007; PP no. 17 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2014; Perpres No. 44 Tahun 2014; Perda Jabar No. 1 Tahun 2015; Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2014.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Olahraga, Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan, Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan, Pembinaan Dan Pengembangan Oalharga Penyandang Cacat, Pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaran Olahraga, Prasarana Dan Sarana Olaharaga, Pendanaan Keolahragaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan, Peran serta Masyarakat Dalam Kegiatan Keolahrgaan, Pengembangan Kerjasama Dan Informasi Keolhargaan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri Oalhraga, Pemberian Penghargaan, Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
14 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEPEMUDAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

PERDA 12 TAHUN 2017 TENTANG KEPEMUDAAN.pdf

kepemudaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEPEMUDAAN

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2009; UU NO. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2011
Peraturan daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; V. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; VI. Perencanaan; VII. Pembangunan Kepemudaan; VIII. Prasarana dan Sarana; IX. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; X. Pencatatan dan Pelaporan; XI. Penghargaan; XII. Kerjasama dan Kemitraan; XIII. Pendanaan; XIV. Pembinaan dan Pengawasan; XV. Sanksi Administratif; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
28 halaman; 5 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEOLAHRAGAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Perda 11 Tahun 2017-tentang-keolahragaan.pdf

Olah Raga

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2017/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
Terdiri dari 74 Pasal, 20 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS, ORGANISASI OLAHRAGA, KEJUARAAN OLAHRAGA, PELAKU OLAHRAGA, PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA, INDUSTRI OLAHRAGA, DATA DAN INFORMASI,KERJASAMA , PENDANAAN , PENGHARGAAN , LARANGAN , RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA, PENGAWASAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
mengatur mengenai olah raga
28 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Perda No. 8 Tahun 2017.pdf

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkualitas Pemerintah Daerah berperan merubah budaya olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu, terstruktur dan berkelanjutan; b. bahwa keberadaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas menarik minat masyarakat untuk berolahraga yang dalam pengembangannya perlu peran Pemerintah Daerah, wadah organisasi keolahragaan dan dunia usaha;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.3 Tahun 2005 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.16 Tahun 2007 ;6.PP No.17 Tahun 2007 ;7.PP No.18 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.kebijakan dan perencanaan;3.tugas , wewenang dan tanggung jawab;4.pembinaan dan pengembangan;5.kerjasama;6.peran serta masyarakat;7.penghargaan;8.pembiayaan;9.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

uu-1576126169.pdf

pembangunan - kepemudahan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2017/216

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

ABSTRAK:

Bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan fisik materil dan mental spiritual agar peran pemuda lebnih optimal dan berkualitas maka perlu menetapkan Perda tenatng Pembangunan Kepemudahan di Kota cimahi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; Uu No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembangunan Kepemilikan, Tugas dan wewenang Pemerintah daerah, Peran Dan Tanggung Jawab pemuda, Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Pengharagaan, Pendanaan, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
13 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-NO-6-TAHUN-2017.pdf

retribusi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK:

Dengan adanya beberapa objek restribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014
Merubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (4) dan menghapus Pasal 21 Peraturan daerah nomor 19 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Keolahragaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2017.pdf

OLAHRAGA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

Pembangunan di bidang keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berkarakter, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan keolahragaan di Sumatera Barat harus dapat menjamin peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, kesejahteraan sosial dan prestasi olahraga dalam sistim manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang;
UUD 1945, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 2005, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 16 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2010.
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan 3. Ruang Lingkup, Prinsip dan Tata Nilai Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan 6. Pengelolaan Keolahragaan 7. Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga 8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga 9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan 10. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga 11. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan 12. Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping 13. Penghargaan 14. Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan 15. Peran Serta Masyarakat 16. Ketentuan Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
61 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembangunan Kepemudaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Perda No 5 Tahun 2017 Ten...gunan Kepemudaan.pdf

pembangunan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Kepemudaan

ABSTRAK:

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya diperlukan pembangunan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembangunan Kepemudaan dengan ruang lingkup meliputi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; peran, tanggung jawab dan hak pemuda; perencanaan kepemudaan; penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan; koordinasi dan kemitraan kepemudaan; prasarana dan sarana kepemudaan; penghargaan; pendanaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; dan sanksi administratif. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
28 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 4 Tahun 2017

Pembangunan Kepemudaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

RAPERDA KEPEMUDAAN 080617 noreg.pdf

olah raga dan pemuda - pembangunan kepemudaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Kepemudaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan pemuda sebagai subyek pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
Pembangunan kepemudaaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk : a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui : a. penyadaran; b. pemberdayaan; dan c. pengembangan. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; g. melestarikan kebudayaan daerah dan nasional; h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan/atau i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun international. Setiap pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan, syaratnya : a. Akta Pendirian; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. NPWP; d. Standar dan Personalia yang kompeten; e. Program kerja; f. Kode etik; dan g. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan. Organisasi Kepemudaan berfungsi : a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang bersifat kreatif dan inovatif; c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat yang bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Peran serta masyarakat dan swasta diselenggarakan dengan: a. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda. Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, meliputi : a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT