Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 345 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bandung No. 27 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Download file:

PERBUP 39 Tahun 2017.pdf

laporan - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2017/39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara untuk memeperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi maka perlu menetapkan Perbup tentang Laporan Harta Kekayanaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemnerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Intruksi Presiden no. 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wajib Lapor, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Samksi, Tata Cara Penjahtuhan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Morowali No. 7 Tahun 2022 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Download file:

Peraturan-Bupati-No-7-2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP 28 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 61 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2014 No 61_ocr.pdf

Road Map

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2014/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu adanya langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2014.
4 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2014 (1)_ocred.pdf

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2014 (2)_ocred.pdf

Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2014 (3)_ocred.pdf

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014-2018

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2014/No.12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah; bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan berdasarkan ketentuan huruf C BAB II Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menetapkan Road Map dengan Peraturan Bupati Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018;
dasar hukum dari ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dst;
peraturan ini berisi tentang Road Map Reformasi Birokrasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018 yang meliputi Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
98 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwal Jogja Nomor 35 Tahun 2024.pdf

reformasi birokrasi

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2024/NO. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pembangunan nasional; bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan reformasi birokrasi serta dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman: 2 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kota Salatiga

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

2024pw3332030.pdf

sistem kerja - penyederhanaan birokrasi

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2024/NO.30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kota Salatiga

ABSTRAK:

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, professional, efektif dan efisien, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
60 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Download file:

PERWALI NOMOR 22 TAHUN 2024.pdf

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 22

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan sistem kerja yang dinamis, lincah, dan profesional guna mewujudkan birokrasi yang baik, ef ektif, dan efisien, perlu mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME KERJA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
26

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 28 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya; Pasal 22 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kata Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; Pasal 22 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kata Palangka Raya; Pasal 11 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kata Palangka Raya; Pasal 12 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kata Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kata Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya; Pasal 12 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kata Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kata Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kata Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Palangka Raya.

Download file:

Perwali Palangka 13 2024.pdf

sistem kerja

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD Tahun 2024 No. 13

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklajuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya mengubah menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanana Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
1.Ketentuan Umum; 2.Jenjang Jabatan; 3.Mekanisme Kerja; 4.Proses Bisnis; 5.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mencabut: Pasal 28 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya; Pasal 22 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kata Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya; Pasal 22 Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya; Pasal 16 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kata Palangka Raya; Pasal 11 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kata Palangka Raya; Pasal 12 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kata Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kata Palangka Raya; Pasal 13 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya; Pasal 12 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kata Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kata Palangka Raya; Pasal 21 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kata Palangka Raya; Pasal 14 Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Palangka Raya.
49 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Download file:

Perwali Samarinda 10-2024...ilayah Birokrasi.pdf

zona integritas - wbk - wbbm

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, BD 2024/477

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

ABSTRAK:

Reformasi Birokrasi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Tahapan Pembangunan Zona Integritas; 3. Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Evaluasi dan Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
27 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT