Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,033 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Lingkungan Hidup Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

PENGESAHAN-MINAMATA-CONVENTION-ON-MERCURY

2017

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

ABSTRAK:

bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000
UU ini mengatur tentang : Pengesahan Minamata Conuention on Mercury.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
-
-
12 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2023

Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Dan Laut Beserta Amandemennya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
2023pmkemenhub011.pdf

Abstrak

peraturan - menteri - perhubungan - tentang - pelaksanaan - konvensi - internasional - untuk - keselamatan - jiwa - dan - laut - beserta - amandemennya

2023

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 11, BN 2023 (346) : 7 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Dan Laut Beserta Amandemennya

ABSTRAK:

Bahwa untuk menciptakan pengaturan keselamatan jiwa di laut yang komprehensif dan terintegrasi, maka diperlukan pengaturan yang menjadi acuan atas penerapan ketentuan keselamatan jiwa di laut bagi Kapal;
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 31 Tahun 2021; Keppres No. 65 Tahun 1980; Keppres No. 21 Tahun 1988; Perpres No. 57 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. 20 Tahun 2015; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022
Pasal 2 1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. Kapal Berbendera Indonesia yang mengangkut barage dengan ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar di perairan internasional; b. Kapal Berbendera Indonesia yang mengangk penumpang semua ukuran yang berlayar di perai Internasional; c. Kapal Asing yang mengangkut barang dengan ukur GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar di Perairan Indonesia; d. Kapal Asing yang mengangkut penumpang semua ukuran yang berlayar di Perairan Indonesia; dan e.Kapal dengan jenis dan/atau muatan tertentu yön. menurut Konvensi Internasional harus memenuhi persyaratan ketentuan teknis Konvensi Internasional

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Lampiran file: 510 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018

Kerjasama Daerah

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1960

Penegasan Mulainya Berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rekyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
pp no 011 tahun 1960.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2013

Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1981

Mengesahkan “Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Japan On Scientific And Tecnology Co-Operation” Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Dengan Pemerintah Jepang Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 12 Januari 1981

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres No 11 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2007

Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 11 TH 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1985

Pengesahan Constitution Of The Asia Pacific Telecommunity

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES NO 12 TH 1985.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2007.