Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1960

Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya Di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi

Download :
pp no 010 tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 10 Tahun 2019

Smartbook Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan Navigasi dan Komunikasi)

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 10 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbub No. 10 Tahun 2012 (Komunitas Intelijen Daerah).pdf

Abstrak

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah; Dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah (Kominda) perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparatur unsur intelijen secara profosional; Dalam rangka tertib administrasi kegiatan Kominda sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Komunitas Intelijen Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA No. 23 Tahun 2006; PERDA No. 15 Tahun 2011; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 12 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Komunitas Intelijen Daerah, meliputi: Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pelaporan; Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2012.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Tanjung Jabung Barat No. 13 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 hlmn.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2002

Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
KEPPRES No.10 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010

Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 10 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2014

Standardisasi Peralatan Kesehatan Lembaga Farmasi Tentara Nasional Indonesia

Kesehatan Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sukabumi No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Download :
Perda Ketertiban Umum.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Cimahi No. 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

Download :
Perwalkot 10 2019.pdf

Abstrak

KOMUNITAS INTELIJEN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD 2019/460

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupatan negara hukum serta untuk menjunjung tinggi kepastian hukum; bahwa Kota Cimahi telah medriliki aturan tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi, dimana keberadaan Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi sangat diperlukan dalam pembangunan serta pemersatu bangsa; bahwa dengan telah diundangkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah merupakan dasar kewenangan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentarg Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi
UU No 9 Tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 2 Tahun 2018
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018
Komunitas Intelijen Daerah
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2019

Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

KETERTIBAN UMUM

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. No.2019/11, LL Kab Kep Aru: 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Aru, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketertiban di lingkungan perkantoran, ketertiban di jalan, ketertiban pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tertib tempat usaha tertentu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2013

Penghasilan Prajurit Siswa

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015.