Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan Iklim Usaha pembibitan sapi potong yang baik dan untuk mempermudah pembibitan ternak di kabupaten Barito Kuala, perlu membuat Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito kuala;nahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentng Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 18 Tahun 2009;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 101/Permentan/OT.140/7/2014;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Bangsa Ternak;Wilayah Pembibitan;Penyediaan Benih/Bobiy;Sistem Reproduksi;Sistem Pencatatan;Seleksi Bibit;Sistem Perkandangan;Sistem Pemberian Pakan;Pengobatan;Kesehatan Hewan;Pemasukan an Pengluaran Benih dan Bibit Ternak;Pelestarian Fungs Lingkungan Hidup;sumber daya Manusia;Pembibitan Pada Instalasi/UPT Perbibitan Daerah;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 113 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 113, BD Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 113
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk mendayagunakan arsip dalam
menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan
pertanggungjawaban pemerintahan serta
melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Wali
Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri dari 3 Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
166 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 113 Tahun 2018
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2017/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk memberdayakan arsip dalam
pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien serta
tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip
dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti
akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja
organisasi dan aparatur lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non
Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2012; peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; JADWAL RETENSI ARSIP; PENYUSUTAN ARSIP; MEKANISME PEMUSNAHAN ARSIP; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusutan Arsip;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perka ANRI No.37 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; pemindahan Arsip Inaktif; Pemusnahan Arsip; Penyerahan Arsip Statis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Pelaksanaan perubahan
kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan
Arsip Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas
pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk
uraian tugas.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Uraian Tugas Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, meliputi Ketentuan Umum; Uraian Tugas pada Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Arsip; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 116 Tahun 2020
pedoman - klasifikasi - arsip - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD 2020/116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2012 Dan Klasifikasi Arsip sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpu, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Perbup Bekasi No. 48 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perkep Arsip Nasional RI No. 19 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 48 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Arsip dan Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan; bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Pera tu ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2017 dicabut
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
