Peraturan Bapanas No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/ Kerbau, dan Gula Konsumsi
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 11, BN.2023 (1302)/6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat KonsumenKomoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, , Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan
stabilisasi harga kedelai, bawang merah, cabai rawit
merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan
gula konsumsi, perlu menetapkan harga acuan pembelian
di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat
konsumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di
Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat
Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai
Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau,
dan Gula Konsumsi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 10, BN.2022 (1301)/8 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan panganbmerupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem
informasi pangan yang terintegrasi;
c. bahwa tata cara penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dibutuhkan untuk memberi kemudahan dan keseragaman dalam penyusunan peta
ketahanan dan kerentanan pangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan, pelaksanaan, penetapan, penyampaian dan penyebarluasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 9, BN.2023 (1130)/32 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pengelolaan arsip yang efektif
dan efisien di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu
dilakukan pemberkasan dan penataan arsip dengan
mengelompokkan arsip dalam satu kesatuan informasi
yang utuh berdasarkan klasifikasi arsip;
b. bahwa klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis
tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yang disusun
secara logis, sistematis, dan kronologis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Klasifikasi
Arsip di Lingkungan Badan Pangan Nasiona
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan
Nasional
Peraturan ini mengatur tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Badan Pangan Nasional.
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
32 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 8, BN.2022 (1060)/61 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan
Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
61 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 7, BN.2022 (1024)/31 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Badan Pengan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang organisasi di lingkungan sekretariat utama, organisasi di lingkungan Deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, oragnisasi di lingkungan Deputi bidang kerawanan pangan dan gizi, organisasi di lingkungan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, uraian tugas dan penetapan Koordinator Jabatan Fungsional dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
31 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 6, BN.2022 (1023)/12 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, profesionalitas, dan tanggung jawab, serta sebagai identitas, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas dan penggunaanya, atribut dan penggunaanya, pembinaan dan pengawasan, pengadaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 5, BN.2022 (1022)/6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pasokan dan
stabilisasi harga jagung, telur ayam ras, dan daging ayam
ras, perlu menetapkan harga acuan pembelian di tingkat
produsen dan harga acuan penjualan di tingkat
konsumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian
di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di
Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras,
dan Daging Ayam Ras
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perusahaan Umum (Perum) BULOG, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam
Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang harga acuan pembelian dan harga acuan penjualan
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 4, BN.2022 (830)/6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga Bagi Keluarga Penerima Manfaat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga
beras melalui pemenuhan sebagian kebutuhan beras bagi
keluarga penerima manfaat dengan harga yang
terjangkau, perlu menyalurkan beras dari cadangan
beras pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan
Beras Pemerintah dalam rangka Ketersediaan Pasokan
dan Stabilisasi Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam
Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, keluarga penerima manfaat, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
6 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 3, BN.2022 (572)/106 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, perlu
mengatur tata naskah dinas di lingkungan Badan Pangan
Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pangan Nasional tentang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Badan Pangan Nasional
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipa, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, pengendalian naskah dinas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
106 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 2, BN.2022 (327)/37 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Presiden
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan
telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilasasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, inspektorat, sumber data dan informasi pangan, kelompok jabatan fugsional, unit pelaksana teknis, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
