Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 264.020 peraturan dalam 2,304 detik

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-004/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perkabakamla 04 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perkabakamla 03 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-012/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perkabakamla 12 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perkabakamla 06 2015.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

peraturan-bakamla-no-3-tahun-2024.pdf

Rumah Susun - Bakamla

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 3, BN 2024 (590):5 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan laut tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 47 Tahun 2023; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022; Permenkeu Nomor 155/PMK.02/2021; Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021; dan Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala Bakamla dalam penetapan tarif sewa Rumah Susun di lingkungan Bakamla.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd 8).

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat / Laut / Udara

Download file:

peraturan-bakamla-no-2-tahun-2024.pdf

Pengelolaan - Sistem Informasi - Keamanan - Keselamatan - Laut - Nasional

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2024 (581):9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

ABSTRAK:

Untuk memperkuat pemantauan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibutuhkan pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2022; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Perpres Nomor 59 Tahun 2023; dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional bertujuan untuk: a. menjamin keterhubungan, ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi keamanan dan keselamatan laut yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan; b. meningkatkan kecepatan penyampaian Informasi dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan keselamatan laut; dan c. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung patroli keamanan dan keselamatan laut nasional. Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi: a. sumber daya; b. pengembangan; c. operasionalisasi sistem; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024.
Lampiran file: 9 hlm

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Bakamla no 1 Tahun 2024.pdf

Pengelolaan - Rumah Susun - Badan Keamanan Laut

2024

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 1, BN 2024 (178):10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam mengelola rumah susun di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dibutuhkan manajemen pengelolaan agar pengelolaan rumah susun dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan berkeadilan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 13 Tahun 2021; Perpres Nomor 178 Tahun 2014; Permen PUPR Nomor 7 2022; dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Rumah Susun Bakamla meliputi; pemanfaatan, penghunian, biaya sewa, pengelola, dan pengawasan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Lampiran file: 17 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, lampiran hlm 11 sd 17)

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indeks Keamanan Laut Nasional

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Peraturan Bakamla No 2 Tahun 2023.pdf

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAHANAN DAN KEAMANAN - MILITER

2023

Peraturan Badan Keamanan Laut NO. 2, BN 2023 (1037): 13 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional

ABSTRAK:

Mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu indeks keamanan laut nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Indeks keamanan laut nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan Keamanan Laut, instansi terkait, dan instansi teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan mengenai penyelenggaraan pengukuran indeks keamanan laut nasional belum ada pengaturannya sehingga perlu diatur.
Dasar Hukum Peraturan Badan Keamanan Laut ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014, PP Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 178 Tahun 2014, Perpres Nomor 59 Tahun 2023 dan Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2021.
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), Komponen Pengukuran IKLN, Penyelenggaraan Pengukuran IKLN, Monitoring dan Evaluasi Pengukuran IKLN dan Pendanaan penyelenggaraan pengukuran IKLN.

CATATAN:

Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Tata cara pengukuran dan penyusunan IKLN ditetapkan oleh Kepala Badan
13

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Download file:

Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023_ocr.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bakamla Nomor 2 Tahun 2022_ocr.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.