Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten brebes Tahun 2008 - 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Brebes hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung
tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2008.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Katingan Tahun 2005 - 2025
ABSTRAK:
A. Bahwa Kabupaten Katingan Sebagai Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Dari Kabupaten Kotawaringin Timur Sangat Memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Untuk Tahun 2005-2025 Sebagai Arah Prioritas Pembangunan Secara Menyeluruh Yang Dilakukan Secara Bertahap Untuk Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat;
B. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(Rpjpd) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 Sebagaimana Dimaksud Huruf A Di Atas Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003.
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2005-2025
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : RUANG LINGKUP RPJPD;
BAB III : SISTEMATIKA RPJPD;
BAB IV : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V: KETENTUAN PENUTUPAN.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2008.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Membangun Urusan Pemerintahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomnor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, Maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
UUNo. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007
Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
3. Ketentuan Lain-Lain
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
286
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Baroko
ABSTRAK:
Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, diperlukan pengembangan dan pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Enrekang; dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk Kecamatan Baroko sebagai pemekaran dari Kecamatan Alla.
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 8 Undang–Undang Tahun 1974 tentang Pokok–pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999
3. Undang–Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemidahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang;
PEMBENTUKAN KECAMATAN BAROKO
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
6 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 34 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bone-Bone
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Bone-Bone pemekaran dari Desa Pepandungan Kecamatan Baraka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sul
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PEMBENTUKAN DESA BONE-BONE
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
