Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.366 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Muna No. 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

Download file:

PERBUP NO. 36 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

Download file:

Perbup Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2022.pdf

DINAS PARIWISATA - organisasi - Tata Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (36) : 15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI PESAWARA...UPATEN PESAWARAN.pdf

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran.
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 36 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 12 tahun 2017, PerMenkes No 43 Tahun 2019, PerMendagri 90 tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perbup No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. 2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Abstrak

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download file:

2022pb3322036.pdf

lembaga kemasyaratan kelurahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Jenis, Tugas dan Fungsi Bab IV Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bab V Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bab VI Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bab VII Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bab VIII Pendanaan Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

35. PERBUP NO. 35 THN 202...MBANGUNAN DAERAH.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa be r d asarkan ke t entuan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an M ent eri Pe nd a y agu naan A p aratu r N egara d an R e f o rmas i B i r o krasi Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e ntang Pe n ye de rhanaan S truktur O r gani sas i p a d a l nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B i r o krasi , perubahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K a bupat en has il pen yederhanaan S truktu r O r g ani sas i di t e tapkan ole h K epala D a e rah sesuai dengan ke t ent ua n pe raturan pe rund ang- und angan ; b . b ah w a dala m rangka mewu j udkan tata kelol a peme r i ntahan y ang e f e ktif d an e f i s ien gu na me ningkatkan ki ne r j a pemerint ahan d an pel a y anan pub li k di l ingkun gan i nstans i Pe merint ah K a bupat e n M una pe r l u dil akukan pen yede rhanaan bi r o krasi; c. bahwa d a l a m rangka pel aksanaan kebi j akan pe n yede r hanaan bi r o krasi di li n gkun gan in st ans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g an i sasi d an tata kerj a B a dan Pe r e ncanaan Pembangunan D a e rah K a bupat e n M una ; d. b ah wa ber d asarkan pe r timban gan seba gaimana dimaksud p a d a huruf a , hu r uf b d an hu r uf c, pe r l u me ne tapkan Pe ratu r an B upa ti M una tent ang O r g an i sasi d an T ata Ke r j a B a dan Pe r e ncanaan Pemban gunan D a e rah K abupat en M una ;
1 . P asa l 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I nd o n e sia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndang N omo r 2 9 T ahun 1 9 59 ten t ang Pembent ukan O a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 1 959 N omo r 74, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndone s i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U nd ang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ratu r an Pe rundan g- undan gan ( Lemb aran N egara Republik I ndone s i a Tahun 2 0 11 N omo r 82, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a Nomo r 5234 ) seb a gaimana tel ah diubah dengan U ndang -U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 01 9 tentang Perubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ratu ran Perundang- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran Negara Repub lik I ndone s i a Nomo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang N omo r 23 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Peme rintahan D a e rah ( Lembaran Neg ara R epublik I ndones i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah beberap a kali te rakhir dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cipta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 5 Nomo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 te ntang Admi n i strasi Pemerin tahan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Lemb aran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 560 1) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang-U ndan g Nomo r 1 1 Tahun 2 020 t e ntang Cip ta Ke r j a ( Lembaran N egara Republik I ndo nesi a T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara I ndo ne s i a Nomo r 6573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 ten t ang Pe ran gkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 01 6 Nomor 1 1 4 , Tambaha n Le mbaran N egara Repub lik I ndone s ia N omor 5888 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Peratu r an Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe rat uran Pemerin tah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndone sia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a Nomo r 6402 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peratu r an M ent eri D alam N eg eri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( B eri t a N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana tel ah diubah dengan Pe ra t u r an M en t e r i D alam N egeri N om o r 1 20 T ahun 2 01 8 tentan g Pe rubahan atas Pe ra t uran M ent eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t an g Pemben t ukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndones ia T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Peratu ran Me nt eri D alam N egeri Republik I ndo ne s i a N omo r 5 T ahun 2 0 1 7 ten tang Pedoman N omenklatu r Pe rangkat D a e r ah P r ovi ns i dan D a e rah K a bupaten / Ko ta Y ang M elaksanakan Fun gsi Pe nun j an g Pe n yelen gg araan U rusan P emerintahan ( Berita N egara R epublik I rrdorreeie, T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 97 ) ; 1 0 . Pe raturan M en t eri Pe nd a y agunaan A p ara t u r N egara d an R ef o rmas i Bi r o kras i Republi k I ndon e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmini stras i k e D alam Ja b atan F ungs io nal ( Berita Negara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 1. Pe ratu r an M en t eri Pe nda y a gu naan A paratu r N egara d an Ref o rmas i B ir o kras i Republik I ndon e s i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI PESAWARA...UPATEN PESAWARAN.pdf

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 36 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, Perpres No 77 Tahun 2015, PP No 18 tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 tahun 2015, PerMendagri No 12 Tahun 2017, PerMendagri No 90 tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perbup No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

34. PERBUP NO. 34 THN 202...N DAN PENELITIAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungar instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan C. penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 12 Tahun 2011 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangs Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN PUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

33. PERBUP NO. 33 THN 202...ENDAPATAN DAERAH.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa ber d asar kan ke t e nt uan P asal 1 6 ay at ( 2 ) Pe ratu r an Me nt eri Penda y agu naan A paratu r N egara d an Re f o r rn as i B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t entang Pe n yederhanaan S tr uktur O r ganisasi p a d a l nstans i Pemerintah u nt uk Penyederhanaan B ir o kras i, pe r ubahan o r gani sasi p a d a in stans i D a e rah K a bupat en h asil penyederhanaan S truktu r O r g anisas i di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai den gan ke t e ntuan perat u ran perundan g- undangan ; b. b ah wa dalarn rangk a mewuj udkan tata kelol a perner i n t ahan y ang e f e ktif d an e f i s ien gu na rneningkatkan kinerj a pemerintaha n d an pel a y anan publik di lingkungan i nstans i Pemerin t ah K a bupat e n M una pe r l u di l akukan pen yederhanaan bi r o krasi ; c. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebi j akan penyede r hanaan bi r o krasi di li n gkungan in stans i Pemer in t ah K abupat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r gani sasi d an tata ke r j a B a dan Penda p atan D a e rah K a bupat e n M una ; d. b ahwa ber d asarkan pertirnban gan sebagairn ana dirnaksud p a d a huruf a , hur uf b dan huruf c, pe r l u rnene t apkan Peratu ran B upati M una t en t ang O r ganisasi d an T ata Kerj a S a dan Pe nda p atan D a e rah K abupat en M una
1 . P asal 1 8 a y a t ( 6 ) U n dang -U ndang D asar N eg ara Repub li k I ndon e s i a T ahun 1 945; 2. U n dang -U ndang N omo r 2 9 T ah un 1 959 t e n t ang Pemben t ukan D a erah Ti ngkat II d i S u l a we s i ( Lembaran Negara R epubli k I ndones i a T ahun 1 959 N omor 7 4 • T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e nt ang Pembentukan Pe ra t u r an Pe rundang- undangan ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 1 N omo r 8 2, T ambahan Lembaran Negara R epublik I ndone s i a Nomo r 5234 ) sebagaimana t el ah diubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 tent ang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- un dangan ( Lembaran Negara R epublik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 01 4 tentang Peme rin t ahan D a erah ( Lemb aran N eg ara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 Nomo r 2 44 , T ambaha n Lembaran N egara Repub li k I ndones i a N omo r 5587 ) seba ga i mana t el ah diubah beberapa kali t e rakhir dengan U ndang-Undan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 te nt ang C ipta Ke r j a ( Lembar N egara Repub li k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Lembaran N egara Repub lik I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-Undang Nomo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerin t ahan ( Lembaran N egara R epub li k I ndon e s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 92, T ambahan Le mbaran Negara Republik I ndones i a N omo r 5 60 1) seba gaimana tel ah di ubah dengan U ndang-Undang Nomo r 1 1 T ahun 2 02 0 t e nt ang Cipta K erj a ( Lembaran N egara Repub lik I ndone s ia T ahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N eg ara I ndones i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe raturan Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t en t ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Repub l ik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndone s i a N omo r 5888 ) seba gaiman a t el ah diubah d en gan Pe ratu r an Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe raturan Pemerin t ah Republik I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pembinaan d an Penga w asan Pe n yele n gg araan Pemerin t ah D a e rah ( Lembaran Neg ara Repub lik I ndon e s i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 7 3, T ambahan Lembaran N egara Republik I ndo nesi a Nomo r 6 041); 8. Pe raturan Me n t eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembent ukan Pro duk H ukum D a e rah ( Seri t a N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seba gaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Men t eri D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahu n 2 0 1 8 t e ntang Pe rubaha n atas Pe ratu r an Men t eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 ten t ang Pemben t ukan P r o duk H ukum D ae rah ( Se r i ta N egara R epublik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9 . Pe raturan M en t eri D alam N egeri Repub l ik I ndones i a N omo r 5 T ahun 2 0 1 7 Te n tang Pedoman Nomenklat u r Pe rangkat D a e rah P r ovi ns i d an D aerah K abupaten / Ko ta Y ang M el aksanakan F un gs i Pe nun j ang Pe nyele ngg araan U rusan Pemerin t ahan ( Seri ta N eg ara Re publi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 1 97 ) ; 1 0 . Pe raturan M e nt eri Pe nd a y agunaan Ap aratur N egara d an Re f o rmas i Bi r o kras i Republi k I ndones i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 te n t ang Pe nye taraan Jabatan Admini stras i ke D alam Ja b atan F ungs ional ( Beri ta N eg ara R epublik I ndone s i a T ahun 2 021 Nomo r 5 25 ) ; 1 1 . Pe ratu r an M en t eri Pe nd a y agu naan A p arat u r N egara d an Ref o rmas i Bi r o kras i Republik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe nyederhanaan S tr uktur O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah U n t uk Penyede r hanaan Bi r o krasi ( Seri t a N egara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 2. Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pemben t ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nomo r 6) seba gaimana t elah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2 Tahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D ae rah K a bupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembe nt ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , Tamb a han Le mbaran D a e rah K a bupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO 32 TAHUN 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 202...AERAH MUNA BARAT.pdf

SEKRETARIAT DAERAH - SOTK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

a. Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 ten tang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 ten tang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedomana Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah; Bab III Kedudukan; Bab IV Susunan Organisasi; Bab V Tugas dan Fungsi; Bab VI Kelompok; Bab VII Tata Kerja; dan Bab IX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Ka bu paten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 8)
SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat
34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.