PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK - KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 81 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mendorong pencapaian
visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Soeprapto Cepu, Peraturan Bupati Blora Nomor 81
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. R Soeprapto Cepu perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Peraturan Internal Rumah Sakit
Bab IV Peraturan Internal Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Kerahasiaan Informasi Medis
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 81 Tahun 2016 dicabut.
69 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SELONG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selong
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh SMKN 1 Selong dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutya disebut PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya. SPM SMKN 1 Selong sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur ini meliputi jenis pelayanan, indikator dan standar
pencapaian kinerja pelayanan SMKN 1 Selong.
Jenis pelayanan pada SMKN 1 Selong meliputi:
a. pelayanan standar proses;
b. pelayanan standar kompetensi lulusan; dan
c. pelayanan standar pengelolaan.
SPM SMKN 1 Selong wajib dilaksanakan oleh SMKN 1 Selong
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai
tolak ukur kinerja SMK.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
-
-
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 57 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
- bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib melayani seluruh masyarakat dalam rangka memenuhi hak
dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana harapan dan tuntutan seluruh masyarakat;
- bahwa untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi, koorporasi maupun institusi lainnya yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu ditindak lanjuti dengan peraturan mengikat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
- Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan
c. pelayanan Administratif.
- Sistem pengorganisasian pelayanan publik
- Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana pelayanan publik
- Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan
- Biaya pelayanan publik
- pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
- Pengelolaan pengaduan
- Sistem pelayana terpadu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu standar pelayanan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2016, PP No.2 Tahun 2018, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permenkes No.43 Tahun 2016, Permenkes No.11 Tahun 2017, Permenkes No.4 Tahun 2018, Permenkes No.4 Tahun 2019, Perbup No.37 Tahun 2012,
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Standar, Komponen dan Penerapan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 halaman dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 57 Tahun 2017
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Purworejo No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/No. 57 Seri E Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa pengelolaan barang pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Teknis PengeloJaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Husada Kabupaten Purworejo, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 47.l Tahun 2011; b. bahwa sejalan dengan tuntutan kebutuhan perlunya
Fleksibilitas dalam pengelolaan barang pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah
dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang
Milik Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 .1
Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten
Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor
46.1 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011
Tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011 Nomor 46.1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 .1 Tahun
2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor
23),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011 Nomor 46.1)
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 57 Tahun 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan
Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau
perikatan pinjaman dengan pihak lain; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan
Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi
sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
bahwa ketentuan mengenai pengelolaan investasi dan
pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah telah
diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 229 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi dan
Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, namun
sehubungan dengan adanya dinamika perubahan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati dimaksud
perlu untuk disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengelolaan Investasi dan
Pinjaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Investasi, Besaran Alokasi dan Sumber Dana Investasi, Mekanisme Investasi, Pinjaman/Utang, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 229 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2019 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Bedasarkan PP No.74 Tahun 2012 Pasal 9 tentang Perubahan PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Serta tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dikarenakan kenaikan harga obat dan alat kesehatan maka perlu dilakukan perbaikan tarif pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.51 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.12 Tahun 2013; Perda Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2011; Perda Kutai Kartanegara No.13 Tahun 2014; Perbup Kutai Kartanegara No.89 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Prinsip-Prinsip Peneteapan Tarif, Kebijakan Penetapan Tarif, Tarif Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Penerimaan Tarif Pelayanan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.49 Tahun 2011.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 57 Tahun 2017
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. bahwa penetapan Puskesmas sebagai unit kerja yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor ……... tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, maka diperlukan pedoman yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.13 Tahun 2003 ;3.UU No.17 Tahun 2003
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2009 ;6.UU No.23 Tahun 2014
;7.PP No.23 Tahun 2005 ;8.PMDN No.61 Tahun 2007 ;9.Perda No.8 Tahun 2016
;10.Perwal No.59 Tahun 2016 ;11.Perwal No.108 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pengangkatan pegawai blud non pns;3.pemberhentian pegawai blud non pns;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
