Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan jenis lembaga kemasyarakatan dan mengatur tahapan pemilihan ketua lembaga kemsyarakatan kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
mengubah Peraturan Bupati Majene Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016
Dalam Perbub ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Lombok Tengah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2022
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran.
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP Mp 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 12 Tahun 2017, Perda Kab Pesawaran No 4 tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
1. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pesawaran.
2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 12 Tahun 2020 Pembentukan, Uraian Tugas
dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesawaran.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan
dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di
Kabupaten Sragen serta mengantisipasi berbagai bentuk
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya
peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan
pencegahan dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan
Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah,
kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang
dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu diatur pedoman pelaksanaan kewaspadaan
dini masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup
Bab II Tugas dan Tanggung Jawab
Bab III Tim Kewaspadaan DIni dan Pemerintah Daerah
Bab IV Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2022
Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka otimalisasi, efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu disusun hubungan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 tahun 2019, PerMendagri No 134 tahun 2018, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri 90 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 tahun 2021, Perbup Pesawaran No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 55/I.12/HK/2020 tentang Penetapan Fungsi Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah u
n
t
uk Penyederhanaan B
irokras
i, pe
rubahan o
r
g
ani
sas
i p
ada i
nstans
i D
a
e
rah K
abupat
en h
as
il penyederhanaan S
trukt
u
r O
r
gani
sas
i di
t
e
tapkan oleh K
epala D
a
e
rah se
suai dengan ke
t
en
t
u
an peratu
r
an pe
rundang-
un
dangan
; b. b
ahwa d
a
l
a
m rangk
a mewuj
udkan tata kelol
a peme
r
i
n
t
ahan y
ang e
f
e
ktif d
a
n e
f
i
s
i
en gu
na meningkatkan kine
rj
a pemerin
t
a
h
a
n d
an pel
a
y
anan pub
li
k di l
i
ngkun
gan i
nstans
i Peme
r
i
n
t
ah K
a
bupat
en M
una pe
r
l
u d
i
l
akukan pen
yede
rhanaan bi
r
okras
i; c. bahwa dalam rangka pel
a
ksanaan kebi
j
akan pen
yede
rhanaan bi
r
o
kras
i di li
ngkun
gan in
stans
i Pemerintah K
a
b
upat
en M
una
, pe
r
l
u dil
akukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna.
1
. P
asal 1
8 a
y
at (
6
) U
n
dang-U
ndang D
asar N
egara Republik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 1
945
; 2
. U
n
dan
g-U
ndang N
omo
r 2
9 T
ahun 1
959 ten
t
ang Pembent
ukan D
a
e
rah Ti
n
gkat I
I di S
ula
we
s
i (
Lembaran N
egara Republik I
n
do
ne
s
i
a T
ahun 1
959 N
omo
r 7
4, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 1
8
22
)
; 3. U
n
dan
g-U
n
dang Nomo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 te
ntan
g Pembentukan Pe
raturan Pe
rundang-
undangan (
Lembaran N
egara Republik I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
1 N
omo
r 82, Tambahan Le
mb
aran N
egara Republik I
ndo
ne
s
i
a N
omo
r 5234
) seb
a
gaimana t
elah diubah den
gan U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
5 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntang Pe
r
ubahan atas U
ndan
g- U
n
dang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
11 t
e
nt
ang Pembentukan Pe
raturan Perundan
g-
undangan (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
nes
i
a T
ahu
n 2
0
1
9 N
omo
r 1
8
3, T
ambahan Le
mbaran Negara R
epubli
k I
ndone
s
i
a Nomo
r 6
389
)
; 4. U
ndan
g
-Undang N
omo
r 2
3 T
ah
un 2
0
1
4 ten
t
ang Peme
r
i
n
tahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republik I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 2
44
, T
amb
ahan Le
mbaran N
eg
ara Re
publi
k I
ndones
i
a N
omo
r 5
587
) seb
a
gaimana telah diubah bebe
rapa kali t
e
rakhir dengan U
ndan
g-U
ndan
g N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 t
e
nt
ang C
ip
t
a Kerj
a [
Lembar N
egara R
epubli
k I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 2
45, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndo
nes
i
a N
omo
r 6
573
)
; 5. U
nd
ang-U
ndang N
omo
r 3
0 T
ahun 2
0
1
4 te
nt
ang A
dmini
st
ras
i Pemerin
t
ahan (
Lemb
aran N
egara Republi
k I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
0
1
4 N
omor 2
92, Tambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndo
nes
i
a N
omo
r 560
1) seba
gaimana telah diubah den
gan U
ndang
-U
ndang Nomo
r 1
1 T
ahun 2
02
0 tentang Cip
ta Ke
r
j
a (
Lembaran N
eg
ara Republik I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 2
45, Tambahan Le
mbaran N
eg
ara I
n
do
n
e
s
i
a Nomo
r 6
573
)
; 6. Pe
raturan Pemerintah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
ntang Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Repub
lik I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
14
, Tambahan Le
mbaran N
egara Rep
u
bli
k I
n
do
nes
i
a Nomo
r 5
888
) seb
a
gaimana telah diubah den
gan Pe
raturan Peme
rin
t
ah N
omo
r 72 T
ahun 2
0
1
9 t
e
nt
ang Pe
rubahan A
tas Pe
rat
u
r
an Pemerintah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
nt
ang Pe
ran
gkat D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Repub
lik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
87, Tambahan Lembaran N
egara Repub
li
k I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 6
402
)
; 7. Pe
raturan Pemerintah R
epub
li
k I
ndones
i
a N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1 7 te
n tang Pembinaan d
an Pe
nga
wasan Pe
n
yelengg
araan Peme
r
intah D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
7 N
omo
r 73, T
ambahan Le
mbaran N
egara R
epub
lik I
ndone
s
i
a N
omo
r 6
041); 8. Pe
raturan P
r
e
s
iden Repub
lik I
ndon
e
s
i
a Nomo
r 1 T
ahun 2
01
9 te
n tang B
a
d
a
n Pe
nan
ggul
angan B
encana (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
1
9 Nomo
r 1
)
; 9. Pe
ra
t
u
ran M
e
nt
e
r
i D
alam N
egeri R
epubli
k I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 46 T
ahun 2
008 Te
ntang Pedoman O
r
g
anisasi d
an T
ata Ke
r
j
a B
a
dan Pe
nanggulangan B
en
c
ana D
a
e
rah
; 1
0
. Pe
raturan Men
t
eri D
alam N
ege
r
i N
omo
r 80 T
ahun 2
01
5 t
e
nt
ang Pembentukan Produk H
ukum D
a
e
rah (
Beri
ta N
eg
ara Repub
lik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
01
5 N
omor 1
83
) seb
a
gaimana t
elah diubah den
g
an Pe
raturan Me
nt
eri D
alam N
egeri N
omor 1
20 T
ahun 2
01
8 t
e
ntang Perubahan atas Pe
raturan M
ent
eri D
alam N
ege
ri Nomo
r 80 T
ahun 2
01
5 t
e
nt
ang Pemben
t
ukan P
roduk H
ukum D
a
e
rah (
Berita N
egara Repub
li
k I
ndo
n
es
i
a T
ahun 2
0
1
8 N
omo
r 1
57
)
; 1
1. Pe
ratu
r
an M
en
t
e
r
i Pe
nda
y
agunaan A
paratur N
egara d
an R
ef
o
rmas
i Bi
r
o
kras
i R
epubli
k I
ndon
e
s
i
a N
omo
r 1
7 T
ahun 2
021 te
ntang Penye
t
araan Jabatan A
dmi
ni
stras
i ke D
alam Ja
b
atan Fu
ngs
ional (
Ber
i
ta N
egara Repub
li
k I
ndones
i
a T
ahun 2
021 N
omo
r 525
)
; 1
2. Pe
ratu
r
an Ment
e
r
i Pe
nda
y
agunaan A
p
aratur N
egara d
an Ref
o
rmasi B
i
r
o
kras
i Repub
li
k I
ndones
i
a N
omo
r 2
5 T
ahun 2
021 te
ntang Penyede
rhanaan S
truktur O
r
ganisasi p
a
d
a I
nstans
i Peme
r
i
n
t
ah U
n
t
uk Pe
n
yederhanaan B
irokras
i (
Ber
i
ta N
egara R
epub
lik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
021 N
omo
r 546
)
; 1
3
. Pe
raturan Ment
eri P
ar
iwi
sata Republik I
ndone
s
i
a Nomo
r 21 T
ahun 2
0
1
6 te
nt
ang H
as
il Peme
taan U
rusan Pemerintahan d
an Pedoman N
omenklat
u
r Pe
r
angkat D
a
e
rah B
idang P
ar
iwisata (
Ber
i
ta N
egara Repub
lik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
977
)
; 1
4
. Pe
raturan D
a
e
rah K
abup
at
e
n M
una Nomo
r 6 T
ahun 2
01
6 ten
t
ang Pemben
t
ukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah K
a
bupaten M
una (
Lembaran D
a
e
rah K
a
bupat
e
n M
una T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 6, Tambahan Le
mbaran D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una Nomor 6
) seba
gaimana t
elah diubah dengan Pe
ratu
r
an D
a
e
rah K
a
bupaten M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
021 tentang Pe
rubahan A
tas Pe
raturan D
a
e
rah K
abupat
e
n M
una N
omo
r 6 T
ahun 2
0
1
6 t
e
nt
ang Pemben
t
ukan d
an S
usunan Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran D
a
e
rah K
a
bupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VIl KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 37 Tahun 2022
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. 2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 tahun 2011, UU No 5 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 12 Tahun 2017, PerMendagri No 90 Tahun 2019, Preda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, PerBup No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 37 Tahun 2022
pembentukan - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - unit pelaksana teknis daerah - perlindungan perempuan dan anak
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan UPTD PPA kelas B pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan. Didalamnya diatur tentang kedudukan UPTD, susunan organisasi UPTD, tugas dan fungsi UPTD, Tata kerja UPTD, standar layanan, jabatan, kepegawaian dan pembiayaan UPTD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan ini terdiri dari 10 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 9 dan Lampiran hal 10)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
