Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mcningkatkan dan memparlancar perwelenggaraan pemcrinuahan dan pcinbangunan pada Poterinta/s Kota Banjarbank perlu dilakukan pcnataan kcarsipan sesuai dengan kebututsan dan patembsrigan otganisasi schingga lx-ildayt guns dan bedlam' guns;hahwa Knouts's= Wo!ikon Banjarbam Nonce 159 Tahun 2001 tentang Pcdoman Taw Kearsipan di Lingkungan Pernerintah Kota Banyartkvu utak scoria' dengan perkembangan organists',
sebingga perlu dilakukan pencabutan;bahwa becdasarkan pertimbangan sebagoimana dimaksud dalam bumf a dan bumf b di etas perlu menetapkan dengan Pecan= Walikota
Undang.Undang Nomor 7 Tahun 1971;Utsclang-linclang Nemo( 9 Tahun 1999;Undangdradang Nomor 10 Tabun 2004;Undarti6Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang4radang Nomor 38 Tabun 2004;Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Iglus 2005;Peratunut Pemcrintah Namur 38 lahun 2007;Peraturan Dacrah Kota Banjarbasu Nomor 2 Tabun 2008;Peraturan Dumb Kota Banjarbani Nomor 12 Tabun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;arsip Daerah;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
122
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 112 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Surat Pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Kota Magelang.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang
tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang, maka perlu adanya Jadwal
Retensi Arsip; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 7 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kebijakan Jadwal Retensi Arsip; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.
90 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan
dan Pembangunan secara seragam, pertu adanya
penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa kode komponen dalam hal Lembaga Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang
berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan adanya
Penataan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerlntahan dan Pembangunan; bahwa untuk maksud tersebut di atas pertu ditetapkan
dengan Peraturan Wallkota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peratran Walikota ini mengatur tentang kebijaksanaan kearsipan, organiasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pola klasifikasi,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003
Qanun tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan
ABSTRAK:
bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 88 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam Qanun ini mengatur 114 Pasal yang terdiri BAB 1 Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Asas dan RuangLingkup, BAB IV Kebijakan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan, BAB V Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, BAB VI Pengelolaan Arsip, BAB VII Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, BAB VIII Layanan Jasa Kearsipan, BAB IX Pembentukan Simpul Jaringan, BAB X Sumber Daya Kerarsipan, BAB XI Kerjasama, BAB XII Koordinasi, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Penghargaan, BAB XV Pendanaan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Sanksi Administrasi, BAB XVIII Sanksi Administrasi, XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
37
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka menjadikan tertib kearsipan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publuk, perlu penyelenggaraan kearsipan; bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektir publik, kecuali yang menjadi urusan pemerintah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012.
Dalam Qanun Daerah ini diatur 104 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Aceh; BAB III Kebijakan Kearsipan Aceh; BAB IV Pembinaan Kearsipan; BAB V PengelolaanArsip; BAB VI Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; BAB VII Pembentukan Simpul Jaringan; BAB VIII Sumber Daya Kearsipan; BAB IX Layanan Jasa Kearsipan; BAB X Peran Serta Masyarakat; BAB XI Kerja Sama; BAB XII Koordinasi; BAB XIII Penghargaab; BAB XIV Pendanaan; BAB XV Ketentuan Pidana; BAB XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
35 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 135, BN.2017/NO.1953, kemendagri.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat