PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.710 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1964
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 1969
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1964
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 194 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 118 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 578 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 577 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 476 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 462 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 291 Tahun 1961 tentang Pengangkatan Pimpinan Sementara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Minyak Gas Dan Bumi Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan