Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.504 peraturan dalam 0,011 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1977

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1977.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1975

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1975.pdf

Kesehatan

1975

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976

ABSTRAK:

Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk rneningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Bantuan, Pembangunan sarana Kesehatan.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1960; UU Nomor 2 Tahun 1966; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 1 Tahun 1975; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; dan Keppres Nomor 11 Tahun 1974.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan Landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 1975.
Lampiran file: 3 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Abstrak

Kesehatan Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Download file:

Perda Kab Semarang No 3 Tahun 2025_OCR.pdf

pengendalian-pengawasan-minuman-beralkohol

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2025/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat serta melindungi kesehatan Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol sebagai wujud pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengendalian, Pengawasan, Perizinan Berusaha, Tim Terpadu, Larangan Dan Kewajiban, Kemitraan Dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
22 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Keolahragaan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2024.pdf

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. NO. 2024/11, LL MBD : 20 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

ABSTRAK:

Bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur, untuk meningkatkan pembangunan di bidang keolahragaan di Kabupaten Maluku Barat Daya harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Penjelasan 4 Halaman.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemurnian Minuman Beralkohol Tradisional Arak

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2024.pdf

PEMURNIAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL ARAK

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD. NO. 2024/10, LL MBD : 8 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemurnian Minuman Beralkohol Tradisional Arak

ABSTRAK:

Bahwa minuman beralkohol tradisional arak sebagai salah satu kebudayaan yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dengan berbasis budaya yang dijiwai budaya kalwedo, untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perlu pengembangan usaha melalui pemurnian minuman beralkohol tradisional arak, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemurnian minuman beralkohol tradisional arak, maka diperlukan pengaturan tentang pemurnian minuman beralkohol tradisional arak, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemurnian Minuman Beralkohol Tradisional Arak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang PemurnianN Minuman Berakohol Tradisional Arak

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Penjelasan 2 Halaman.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penanggulangan Stunting

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Sleman Nomor 10 Tahun 2024.pdf

PENANGGULANGAN-STUNTING

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Stunting

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar semakin produktif dalam upaya mencapai pembangunan Daerah yang adil, merata dan sejahtera; bahwa penanggulangan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan; bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan stunting;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Stretegi Daerah Penanggulangan Stunting; Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting, Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencegahan dan Penanggulan Penyakit di Provinsi Lampung

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kegiatan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Download file:

PERDA Prov. Lampung Nomor 9 Tahun 2024.pdf

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI PROVINSI LAMPUNG.

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulan Penyakit di Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Dalam rangka kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan; berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 24 Tahun 2007; UU NO. 17 Tahun 2023; Peraturan MENKES 1501/MENKES/X/2010; Peraturan MENKES NO. 71 Tahum 2015; Peraturan MENKES NO. 82 Tahun 2014; Peraturan MENKES NO. 74 Tahun 2015.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Lampung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Lampung.
Lampiran File: 21 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan di Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda 9 2024.pdf

Pencabutan Peraturan-Jaminan Kesehatan di Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD Tahun 2024 Nomor 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan di Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan produk hukum daerah terutama peraturan daerah yang sudah tidak produktif, tidak efektif, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan pencabutan; bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
2 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2024 ...ANG DISABILITAS).pdf

disabilitas

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaran, dan evaluasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 70 Tahun 2019
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. ragam Penyandang Disabilitas; b. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas; c. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; e. pencegahan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; h. unit layanan disabilitas i. koordinasi dan kerja sama j. penghargaan k. pendanaan l. sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
49 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1977.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1976.