Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 824 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknonlogi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Hak Asasi Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Pergub Jateng No 28 Tahun 2013.pdf

pemberdayaan masyarakat - pengelolaan teknologi

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2013/No.28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknonlogi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, sasaran, prinsip, mekanisme, lembaga pelayanan ttg, pembinaan, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.
9 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003

Download file:

Pergub Jateng No 15 Tahun 2013.pdf

teknologi informasi dan komunikasi

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2013/No.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa Electronic Government Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publiK secara efektif dan efisien; bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengembangan Electronic Government yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasidan komunikasi yang memadai; bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dan untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Electronic Government perlu disusun standar pengembangan dan Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; bahwa dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; P Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/Per-kominfo/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan sistem TIK, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 dicabut
21 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 94 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Lambung Mangkurat, Taman Budaya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERGUB 094 THN 2012SKJS 2012.pdf

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan; Pariwisata dan Kebudayaan; Pendidikan; Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 94, BD.2012/NO.94

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Lambung Mangkurat, Taman Budaya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan standar kompetensi jabatan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efesien ; bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu ditetapkan sebagai Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Lambung Mangkurat, Taman Budaya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Lambung Mangkurat, Taman Budaya, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Kompetensi Jabatan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 88 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 033 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (SLB) Cnegeri Pembina, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

PERGUB 088 THN 2012 URTUG DISDIK,ok.pdf

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pendidikan

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD.2012/NO.88

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 033 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (SLB) Cnegeri Pembina, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan perumusan kembali tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsurunsur organisasi beberapa Perangkat Daerah ; bahwa dengan perubahan format organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina, Balai Pengembanagan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan In Formal, dan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 033 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekolah Luar Biasa (SLB) Cnegeri Pembina, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
24 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 20 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Gubenur Nomor 20 Tahun 2012.pdf

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2012/NO.20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata serta kesejahteraan masyarakat diperlukan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tepat sasaran ;bahwa untuk mendukung penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan ;bahwa agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan tepat guna serta hasilnya dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam penetapan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan pedoman yang berlaku bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pelaksanaan Penelitian;Pemanfaatan Hasil Penelitian;Evaluasi;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2012

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni Tahun 2012 – 2016

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub DIY No.18 Tahun 20...ahun 2012 – 2016.pdf

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni Tahun 2012 – 2016

2012

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD.2012/NO.18

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Seni Tahun 2012 – 2016

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bertujuan untuk mempercepat peningkatan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian serta menumbuhkan kemampuan sistem inovasi daerah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta berdasarkan arah, prioritas dan kerangka kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disusun dalam suatu kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Tahun 2012 – 2016;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesi Nomor 193/M/Kp/IV/2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009;
Materi Pokok: mengatur mengenai arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan Seni

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 194 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Pergub PB Tahun 2012 Nomor 11.pdf

SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 192

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, perlu dibentuk Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang— Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai simpul jaringan data spasial daerah Provinsi Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PERGUB NO.11 THN 2010.pdf

pedoman-penyelenggaraan-penelitian-pengembangan

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2010/NO.8 SERI E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti Permendagri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam upaya mengoptimalkan kompetensi dan eksistensi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel sebagai lembaga riset dan teknologi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Sumatera Selatan perrlu disusun sistem pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Taun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmenristek No. 02/M/Kp/II/2000; Perda No. 9 Tahun 2008; Pergub No. 79 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan, pengorganisasian, koordinasi, kerjasama, pemanfaatan, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2010.
9 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2009

Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB No. 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan

Download file:

Pergub DIY No. 26 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2009

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, BD.2009/NO.26

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006; b. bahwa tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan panduan pembentukan dan penyelenggaraan Dewan Riset Daerah dikeluarkan oleh Kementrian Negara Riset dan Teknologi dan Riset Nasional pada tahun 2007; c. bahwa nomenklatur organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan dan Organisasi; Mekanisme Pengelolaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 1 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah kabupaten lampung utara tahun 2025-2029

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

perbup nomor 32 tahun 2024.pdf

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025-2029

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah kabupaten lampung utara tahun 2025-2029

ABSTRAK:

Dalam rangka sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengatuan dan Teknologi, bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan; sesuai ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan penajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun Dan Teknologi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2029.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 11 Tahun 2019; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 78 Tahun 2021; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023; PERDA NO 1 Tahun 2023; PERBUP NO 18 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah kabupaten lampung utara tahun 2025-2029

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Lampiran File: 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT