Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 335 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2015

Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PM_56_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014

Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum

Mencabut :

Permenhub No. 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Download :
pm_57_tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 57 Tahun 2016

Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Peraturan Bupati no 57 tahun 2016.pdf

Abstrak

SDA-ENERGI-MIGAS-LPG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, maka perlu dibuat pengaturan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg secara terpadu, transparan,akuntabel, kompetitif dan adil terutama di Kabupaten Temanggung;
UU No.13 Tahun 1950, UU No.22 Tahun 2001, UU No.33 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2004, Perpres No.104 Tahun 2007, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005, Permen ESDM No.021 Tahun 2007, Permen ESDM no.26 Tahun 2009
Dalam Perbup ini mengatur tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang memuat Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Pengalokasian dan Het, Mekanisme Distribusi,Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Aturan Peralihan dan Lampiran contoh surat Pendistribusian Liequefied Petroleum

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
26 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2001

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Download :
PP NO 57 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018

Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen

Mencabut :

Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

Download :
Permendag No. 58 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

Mengubah :

Permenhub No. 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

Download :
PM_58_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2014

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 63 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Mencabut :

Permenhub No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Download :
PM_58_Tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022

Penyelenggaraan Program Social Security Number

Perlindungan Konsumen

Abstrak

Program - Social Security number - penyelenggaraan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD.2022/365

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Program Social Security Number

ABSTRAK:

Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan memberikan perlindungan sosial merupakan bentuk upaya menekan angka kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga. Perlindungan sosial dimaksud terintegrasi dalam program Social Security Number. Untuk memberikan arah, landasan hukum, dan kepastian hukum pelaksanaan Program Social Security Number, diperlukan pengaturan tentang petunjuk teknis Program Social Security Number yang komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Social Security Number.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Program Social Security Number; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Download :
PP NO 59 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 59 Tahun 2017

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERBUP BMS NOMOR 59 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2017/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yaitu pertimbangan pribadi mempengaruhi profesionalitas pegawai dalam mengemban tugas; bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU no 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 1974; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Keppres No 47 Tahun 1992; Permenpan RB No 37 Tahun 2012; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan agar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.