Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.965 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 112 Tahun 2008

Pedoman Pengendalian Surat Pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Arsip

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 112... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Kota Magelang.

Abstrak

Arsip

Download file:

Perwal Magelang Tahun 2007 No 13_ocr.pdf

PERATURAN WALIKOTA - JADWAL RETENSI ARSIP

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2007/No.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Kota Magelang.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 7 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kebijakan Jadwal Retensi Arsip; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.
90 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2004

Download file:

perwalno13tahun2006.pdf

arsip - tata kearsipan

2006

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2006/No. 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan secara seragam, pertu adanya penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa kode komponen dalam hal Lembaga Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan adanya Penataan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerlntahan dan Pembangunan; bahwa untuk maksud tersebut di atas pertu ditetapkan dengan Peraturan Wallkota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peratran Walikota ini mengatur tentang kebijaksanaan kearsipan, organiasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pola klasifikasi,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut.
16 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Tata Kearsipan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Abstrak

Arsip

Download file:

2003_8.pdf

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan

Abstrak

Arsip

Download file:

Qanun Kab.2020-05.pdf

Kearsipan

2020

Qanun NO. 5, LD.2020/NO.5

Qanun tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan

ABSTRAK:

bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 88 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam Qanun ini mengatur 114 Pasal yang terdiri BAB 1 Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Asas dan RuangLingkup, BAB IV Kebijakan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan, BAB V Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, BAB VI Pengelolaan Arsip, BAB VII Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, BAB VIII Layanan Jasa Kearsipan, BAB IX Pembentukan Simpul Jaringan, BAB X Sumber Daya Kerarsipan, BAB XI Kerjasama, BAB XII Koordinasi, BAB XIII Peran Serta Masyarakat, BAB XIV Penghargaan, BAB XV Pendanaan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Sanksi Administrasi, BAB XVIII Sanksi Administrasi, XIX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
37

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak

Arsip

Download file:

Qanun No 6 Thn 2019 Ttg P...garaan Kerasipan.pdf

KEARSIPAN

2019

Qanun NO. 6, Lembaran Aceh Tahun 2019/ No. 14

Qanun tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjadikan tertib kearsipan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publuk, perlu penyelenggaraan kearsipan; bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektir publik, kecuali yang menjadi urusan pemerintah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012.
Dalam Qanun Daerah ini diatur 104 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Aceh; BAB III Kebijakan Kearsipan Aceh; BAB IV Pembinaan Kearsipan; BAB V PengelolaanArsip; BAB VI Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; BAB VII Pembentukan Simpul Jaringan; BAB VIII Sumber Daya Kearsipan; BAB IX Layanan Jasa Kearsipan; BAB X Peran Serta Masyarakat; BAB XI Kerja Sama; BAB XII Koordinasi; BAB XIII Penghargaab; BAB XIV Pendanaan; BAB XV Ketentuan Pidana; BAB XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
35 hal

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Arsip

Download file:

Permendagri Nomor 83 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

Arsip

Download file:

Permendagri Nomor 65 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 135 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 135 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.01/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download file:

152_PMK.01_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.