Surat Edaran (SE) Mendagri NO. 188.34/5170/SJ, http://jdih.kemendagri.go.id: 6 hlm.
Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Surat Edaran (SE) Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 5A Tahun 2020
Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022
Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 180)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bunati Siak Nomor 177 Tahun 2019;
Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 180) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 07` Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07`, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022; bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran; bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022
1. Pengunaan dana ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, PKK, KPM dan Tokoh masyarakat, dan di tuangkan dalam peraturan desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
2. Perubahan ADD dan pengunaanya dapat di lakukan melalui musyawarah desa dengan membuat berita acara perubahan dan ditetapkan dalam perubahan APBDes
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 41A Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41A, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 41.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana
bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib
dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan
dana bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi
Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan tata
kelola untuk menjamin kepastian hukum, dan
perlindungan hukum atas aset milik bersama
masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan
kemiskinan;
bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah
Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan
kegiatan dana bergulir perlu dilakukan perlindungan
dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018; 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30
Tahun 2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama ; Tata Kelola BUM Kalurahan Bersama; Hubungan, Tata Kerja dan Kerjasama; AD ART BUM Kalurahan Bersama; Pembinaan, Pengendalian Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Halaman: 28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 54.3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Pengelolaan Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebaiamana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021; Perda Kab Sleman Nomor 2 Tahun 2016; Perbup Sleman Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Jumlah dan Nama Kalurahan; Rincian Dana Desa, Tahapan Dan Persyaratan Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan , Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman: 20 hlm Lampiran: 15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
